RRI.CO.ID, Meulaboh – Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Kominfo Aceh Barat, Dedy Jefernal, ST meraih penghargaan Dharma Persandian dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Senin, 30 Maret 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi dalam penguatan keamanan siber dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Aceh Barat.

Penghargaan ini menjadi yang pertama diterima ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Capaian tersebut sekaligus menjadi tonggak sejarah dalam pengembangan bidang persandian di daerah.

Dedy Jefernal menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterimanya. Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang terlibat.

“Penghargaan ini diberikan atas pengabdian dan kesetiaan di bidang persandian dalam memajukan keamanan siber serta mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan andal,” ujarnya.

Ia menjelaskan penghargaan tersebut mengacu pada Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2019. Selain itu, dasar pemberian juga tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BSSN Nomor 226 Tahun 2025.

“Ini merupakan bukti nyata komitmen kami dalam mendukung penguatan keamanan siber di Kabupaten Aceh Barat,” katanya.

Sementara itu, Kalaksa BPBD Aceh Barat turut mengapresiasi capaian tersebut sebagai bentuk kemajuan daerah. Ia menilai penguatan keamanan siber penting dalam mendukung berbagai sektor, termasuk kebencanaan.

“Keamanan siber menjadi bagian penting dalam mendukung sistem informasi kebencanaan yang cepat dan akurat, sehingga sangat membantu dalam pengambilan keputusan,” ujar Kalaksa BPBD Aceh Barat.

Dedy menambahkan bahwa penghargaan ini akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Ia berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadapi tantangan era digital.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat sistem persandian agar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan informasi yang semakin kompleks,” tuturnya.

Dengan capaian ini, diharapkan seluruh ASN di Aceh Barat semakin termotivasi untuk berprestasi. Pemerintah daerah juga didorong terus memperkuat tata kelola yang transparan, aman, dan berbasis data.