KBRN, Jakarta: Presiden Prabowo Subianto meminta kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipolitisasi. Ia menegaskan program ini bertujuan mulia untuk pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.

“Harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi, tujuan makan bergizi untuk anak-anak kita. Yang sering sulit makan, mungkin kita kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam,” kata Presiden kepada wartawan di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

Tugas pemerintah, kata Presiden, menyiapkan makan dengan gizi seimbang untuk jutaan anak Indonesia. Presiden mengatakan, ada hambatan dan kekurangan dalam program MBG, namun Kepala Negara meyakini dapat diatasi.

“Untuk memberi makan jutaan pasti ada hambatan rintangan, ini kita atasi dan ini masalah besar (Keracunan). Jadi pasti ada kekurangan dari awal, tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik,” kata Presiden, menegaskan.

Presiden mengatakan, tetap memantau perkembangan program MBG kendati sedang berada di luar negeri. Presiden akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindaya dan pejabat terkait lainnya mengenai kasus keracunan di beberapa daerah.

“Saya baru dari luar negeri tujuh hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan berapa pejabat, kita akan diskusikan,” ujar Presiden.

Sementara itu, Staf Khusus BGN Redy Hendra Gunawan menjelaskan, penerima manfaat MBG mencapai 30 juta orang. Presiden menargetkan penerima manfaat MBG 82, 9 juta orang hingga akhir 2025.

Adapun jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencapai 9.000 dengan target 30 ribu SPPG. Redi menegaskan, program MBG memiliki dampak signifikan untuk pemenuhan gizi anak dan ibu hamil serta membuka lapangan kerja.

“Sayuran dan telur di pasar terserap SPPG dan secara langsung tenaga kerja yang diserap SPPG, misal ada 50 orang setiap SPPB berarti ada 500 ribu orang. Belum lagi dibeberapa lokasi 1 SPPG disuplai oleh 10 supplier, masing-masing supplier ada lima orang,” ujarnya.

Keberadaan program MBG juga menguntungkan petani di desa-desa. Ia mencontohkan ada tiga SPPG di Bandung, Jawa Barat membutuhkan 87 petani untuk menyuplai kebutuhan MBG.

Redy mengakui masih ada kekurangan dari program MBG. Pihak MBG menilai masukan dari masyarakat sangat penting agar manfaat program ini dirasakan seluruh anak Indonesia.

“Dalam perjalannya, kita baru menjalankan program ini pada tahun 2025, saya kira capaian luar biasa. Dalam 10 bulan mencapai 30 juta, banyak kekurangan iya dan butuh masukan namun ini punya dampak signifikan ,” ujarnya. (Puspem)