Menlu Sugiono Apresiasi Masukan soal Kunjungan Presiden ke Luar Negeri

RRI.CO.ID, Jakarta - Menlu Sugiono menanggapi kritik yang disampaikan pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal. Diketahui Dino memberikan kritikan dan masukan melalui media sosialnya, terkait intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri.

Menlu Sugiono menilai kritik dan masukan merupakan bagian penting dari proses perbaikan kebijakan, selama disampaikan secara konstruktif dan didasarkan pada fakta yang akurat. Meski, Menlu Sugiono mengaku belum membaca langsung kritik tersebut.

Namun, ia menyampaikan apresiasi terhadap berbagai pandangan yang muncul di ruang publik mengenai pelaksanaan diplomasi Indonesia. Ia menyebut, saran yang diberikan merupakan hal yang baik.

“Sejujurnya saya belum lihat, tapi saya dengar, terima kasih ya semua, saya kira semua saran, semua kritik dalam rangka perbaikan itu bagus, baik, tentu saja harus konstruktif. Tentu saja juga harus berdasarkan pada fakta-fakta dan data-data yang saya kira akurat,” kata Menlu Sugiono kepada wartawan usai menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Madagaskar, Alice N'Diaye, Rabu, 3 Juni 2026, malam di Jakarta.

Menurutnya kehadiran Presiden di berbagai forum dan pertemuan internasional merupakan konsekuensi dari posisi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia. Amanat konstitusi menegaskan bahwa Indonesia harus berperan aktif dalam pergaulan internasional dan tidak dapat bersikap pasif terhadap perkembangan global.

Menlu Sugiono menjelaskan sejak awal Presiden Prabowo menegaskan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan menjalin hubungan baik dengan semua negara. Prinsip tersebut tercermin dalam pernyataan Presiden bahwa seribu kawan terlalu sedikit dan satu musuh terlalu banyak.

“Implementasinya atau konsekuensinya dari ini adalah kita harus hadir di banyak tempat, kita harus berkawan dengan semuanya dan semua itu direncanakan dengan baik. Didahului oleh diskusi diplomatik yang baik, presiden menentukan, kita kasih saran, substansi-substansi dan prioritas yang perlu dibahas,” ujar Menlu Sugiono.