Pemerintah Aceh Minta Pemerintah Pusat Izinkan Maskapai Arab Saudi Angkut Jamaah

RRI.CO.ID, Banda Aceh – Pemerintah Aceh meminta dukungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar maskapai Arab Saudi memperoleh izin khusus untuk singgah sekaligus mengangkut penumpang di Bandara Sultan Iskandar Muda (BTJ) Aceh Besar. Skema tersebut dikenal sebagai technical stop with traffic rights, yang memungkinkan maskapai asing singgah sekaligus membawa jamaah umrah asal Aceh menuju Arab Saudi.

Permintaan tersebut disampaikan langsung Gubernur Aceh Muzakir Manaf melalui surat resmi kepada Presiden RI tertanggal 29 April 2026 terkait dukungan kebijakan akselerasi penerbangan umrah dari Aceh.

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, Minggu 17 Mei 2026 mengatakan kebijakan itu sangat penting untuk membuka peluang penerbangan umrah langsung yang lebih murah dan efisien bagi masyarakat Aceh.

“ Gubernur meminta dukungan agar maskapai Arab Saudi dapat memperoleh izin technical stop with traffic rights di Bandara BTJ,” kata T. Faisal di Banda Aceh,

Dinas Perhubungan Aceh telah melakukan diskusi intensif dengan GM Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Sultan Iskandar Muda, skema tersebut dibutuhkan karena selama ini jamaah umrah Aceh masih menghadapi tingginya biaya perjalanan akibat keterbatasan penerbangan langsung dari Aceh. “Selama ini jamaah banyak menggunakan rute transit melalui Kuala Lumpur. Selain membuat perjalanan lebih panjang, kondisi ini juga menyebabkan biaya tiket lebih mahal.”

Dengan izin technical stop with traffic rights memungkinkan maskapai Arab Saudi singgah di BTJ sekaligus mengangkut penumpang dari Aceh menuju Arab Saudi, langkah itu menjadi solusi penting di tengah keterbatasan armada badan lebar maskapai nasional yang belum mampu memenuhi kebutuhan penerbangan reguler langsung dengan harga kompetitif.

Pemerintah Aceh menilai kebijakan tersebut tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan biaya umrah yang lebih terjangkau, tetapi juga dapat mengurangi kebocoran devisa negara akibat dominasi transit luar negeri.

“Potensi jamaah umrah Aceh mencapai sekitar 32 ribu orang per tahun. Kalau penerbangan langsung bisa dibuka dari BTJ, manfaat ekonominya juga besar bagi Aceh dan Indonesia,” ujar T. Faisal.

Selain dukungan izin penerbangan, Pemerintah Aceh juga meminta dukungan pemerintah pusat agar harga avtur di Bandara Sultan Iskandar Muda dapat lebih kompetitif. sebab, harga avtur menjadi salah satu komponen utama dalam operasional penerbangan yang sangat mempengaruhi perhitungan maskapai untuk membuka rute baru.

“Gubernur Aceh juga meminta dukungan kepada Presiden agar harga avtur di BTJ bisa lebih kompetitif sehingga dapat meningkatkan minat maskapai membuka penerbangan langsung dari Aceh dan apabila biaya operasional maskapai dapat ditekan, maka peluang hadirnya penerbangan langsung umrah dari BTJ akan semakin besar dan berdampak langsung bagi masyarakat", tutupnya.