KBRN, Meulaboh: Delegasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Aceh Barat melakukan kunjungan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh. Giat ini dalam upaya memperkuat sinergi kelembagaan untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Rombongan yang berjumlah sembilan orang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua HIPMI Aceh Barat, Said Feriyal Akbar, Jumat (16/5/2025) siang.

Kedatangan para pengusaha muda ini disambut hangat oleh Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, beserta jajaran. Turut hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Meulaboh dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Meulaboh, yang bersama KPPN tergabung dalam sinergi "Kemenkeu Satu".

“Ini merupakan kunjungan perdana kami ke KPPN Meulaboh,” ungkap Said Feriyal Akbar saat membuka pertemuan yang mengusung tema Diskusi Strategis Pemberdayaan UMKM dan Eksternalisasi Penguatan Integritas pada Dunia Usaha dengan tagline Pengusaha Jujur, Rakyat Makmur.

Menanggapi hal tersebut, Linggo Supranggono menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. “Suatu kebanggaan bagi kami dikunjungi oleh asosiasi para usahawan muda yang energik,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, Said menekankan peran strategis HIPMI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM. “Mayoritas anggota HIPMI merupakan pelaku UMKM di berbagai sektor seperti kuliner, toko kelontong, dan lainnya,” jelasnya.

Said juga mengapresiasi inisiatif KPPN Meulaboh dalam membina UMKM, termasuk keberadaan gerai Pojok UMKM. “Kami baru mengetahui bahwa Kementerian Keuangan ternyata sangat peduli terhadap pengembangan UMKM,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, Said menyampaikan harapan agar pertemuan ini dapat berkembang menjadi forum yang lebih besar seperti seminar atau kegiatan kolaboratif lainnya. Ia juga mengundang Kemenkeu Satu Meulaboh untuk berpartisipasi dalam kegiatan car free day HIPMI pada Juni 2025 mendatang di Simpang Pelor Meulaboh yang akan diisi dengan senam, pentas seni, dan bazar UMKM.

Linggo Supranggono menuturkan bahwa Kemenkeu memiliki berbagai program untuk mendukung UMKM agar naik kelas, termasuk inovasi digitalisasi UMKM melalui platform KEUDE Geutanyo (Katalog dan Etalase UMKM Digital Aceh) yang bertujuan memperluas akses pemasaran.

Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Meulaboh, Erik Setiawan, menjelaskan tentang program Business Development Services (BDS) yang bertujuan mendampingi UMKM dalam meningkatkan kapasitas usaha dan kesadaran perpajakan. “UMKM yang berkembang akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang kembali digunakan untuk pembangunan, termasuk bagi pelaku UMKM sendiri,” jelas Erik.

Dari sisi bea cukai, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC Meulaboh, Andi Suhendra, menyampaikan bahwa pihaknya fokus pada pembinaan UMKM yang memiliki potensi untuk ekspor. “Kami siap mendukung dan berkolaborasi dengan UMKM binaan HIPMI yang siap go global,” ujarnya.

Menutup pertemuan, Linggo Supranggono menegaskan pentingnya integritas dalam dunia usaha. “KPPN Meulaboh telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kami berkewajiban menyebarluaskan nilai-nilai integritas, termasuk kepada para pengusaha,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa seluruh layanan di KPPN Meulaboh tidak dipungut biaya dan mengajak HIPMI untuk senantiasa menjaga integritas. “Kalau pengusaha jujur, usahanya mujur, dan insya Allah rakyat makmur,” tutupnya.