Aceh Jaya Perkuat Sinergi dengan KPPN Meulaboh, Bahas TKD dan Ruang Fiskal

RRI.CO.ID, Aceh Jaya– Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya memperkuat koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk Transfer ke Daerah (TKD) dan penguatan ruang fiskal. Pembahasan berlangsung saat Bupati Aceh Jaya Safwandi menerima kunjungan Kepala KPPN Meulaboh Syahrawi Munthe di Ruang Kerja Bupati, Senin, 5 Oktober 2026.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pengelolaan keuangan daerah, penguatan kapasitas fiskal, alternatif pembiayaan pembangunan, hingga pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Bupati Aceh Jaya Safwandi mengatakan koordinasi dengan KPPN penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan optimal dan mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

"Koordinasi dan sinergi dengan KPPN sangat penting bagi kami, terutama dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan optimal sekaligus mampu mendukung program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Safwandi.

Ia menyebut Pemkab Aceh Jaya terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, serta memperkuat kapasitas fiskal agar ruang pembiayaan pembangunan tetap terjaga.

Sementara itu, Kepala KPPN Meulaboh Syahrawi Munthe mengapresiasi kinerja Pemkab Aceh Jaya dalam pengelolaan TKD.

"Pemda Aceh Jaya merupakan salah satu pemerintah daerah di Aceh yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan TKD," ujar Syahrawi.

Menurutnya, capaian tersebut perlu dipertahankan melalui pengelolaan fiskal yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

KPPN Meulaboh juga terus menjalankan peran sebagai financial advisor dan regional chief economist untuk mendampingi pemerintah daerah, termasuk dalam mengidentifikasi serta mengembangkan potensi ekonomi unggulan daerah.

Selain evaluasi penyaluran TKD, pertemuan turut membahas wacana pengalihan pembiayaan gaji PPPK dari APBK ke APBN. Opsi tersebut dibahas sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi tekanan terhadap ruang fiskal daerah, namun penerapannya tetap bergantung pada kebijakan dan ketentuan pemerintah pusat.

Safwandi mengatakan pembahasan skema pembiayaan gaji PPPK menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi fiskal daerah.

"Pembahasan mengenai skema pembiayaan gaji PPPK menjadi bagian penting dalam upaya menjaga ruang fiskal daerah agar tetap sehat dan mampu membiayai program prioritas pembangunan," kata Safwandi.

Pemkab Aceh Jaya berharap sinergi dengan KPPN Meulaboh terus diperkuat, terutama dalam pengelolaan fiskal, optimalisasi TKD, pengembangan potensi ekonomi, dan penyusunan strategi pembiayaan pembangunan daerah.