Anggaran Terbatas, Pemkab Aceh Barat Utamakan Perawatan Jalan

RRI,CO.ID,Meulaboh-Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memprioritaskan pemeliharaan dan mempertahankan kondisi jalan yang sudah ada di tengah keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur. Kebijakan ini dilakukan karena dukungan anggaran untuk sektor jalan dan jembatan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Sekretaris Dinas PUPR Aceh Barat, Anang Dinarsyah mengatakan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam menangani kebutuhan infrastruktur jalan yang cukup besar. Kabupaten Aceh Barat memiliki jaringan jalan kabupaten lebih dari 700 kilometer yang tersebar di 12 kecamatan dan 321 gampong.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menentukan skala prioritas agar jalan yang sudah tersedia tetap dapat digunakan dengan aman dan nyaman oleh masyarakat.

Anang menjelaskan, dukungan Dana Alokasi Khusus atau DAK untuk sektor jalan mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Jika sebelumnya Aceh Barat masih memperoleh anggaran DAK jalan sekitar Rp10 miliar hingga Rp20 miliar per tahun, bahkan pernah mencapai sekitar Rp38 miliar, pada periode 2024 hingga 2026 tidak lagi mendapatkan DAK untuk sektor tersebut.

“Sekarang kita lebih kepada bagaimana mempertahankan kondisi jalan yang ada, bagaimana jalan itu tetap bisa dilalui masyarakat,” ujar Anang.

Selain DAK, kemampuan anggaran daerah untuk menangani jalan dan jembatan juga ikut mengalami penurunan. Anggaran yang sebelumnya dapat mencapai sekitar Rp40 miliar per tahun, kini hanya berada di kisaran Rp20 miliar lebih dan harus mencakup kebutuhan jembatan serta pemeliharaan rutin.

Anang menyebut, kondisi tersebut membuat pembangunan jalan baru harus dilakukan secara bertahap. Pemerintah daerah lebih mengutamakan penanganan ruas jalan yang kondisinya membutuhkan pemeliharaan agar kerusakan tidak semakin berat.

Ia menambahkan, pemeliharaan menjadi penting karena kebutuhan infrastruktur Aceh Barat terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, keterbatasan anggaran tidak berarti pemerintah menghentikan penanganan jalan, tetapi menyesuaikan dengan kemampuan fiskal yang tersedia.

“Yang kita lakukan sekarang bagaimana mempertahankan kondisi yang ada, pemeliharaan rutin, rehabilitasi, dan menangani titik-titik yang memang menjadi prioritas,” kata Anang.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga terus mengupayakan dukungan anggaran melalui berbagai sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Namun, dengan keterbatasan fiskal, peningkatan konektivitas melalui pembangunan jalan baru diperkirakan berlangsung lebih bertahap.

Anang menegaskan, pemeliharaan jalan tetap diarahkan untuk menjaga keselamatan, kenyamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di wilayah Aceh Barat.