KBRN, Meulaboh: Radio Republik Indonesia (RRI) Meulaboh menggelar dialog interaktif bertema “Koperasi Desa Merah Putih: Harapan Baru Pengetasan Kemiskinan” di Agrowisata Kuta Padang, Kamis (2/10/2025). Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur dengan tujuan membahas peran koperasi desa sebagai solusi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Para narasumber menekankan pentingnya koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang mampu menjadi wadah pemberdayaan desa, khususnya dalam mengurangi angka kemiskinan melalui produktivitas dan akses permodalan. Sinergi pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dinilai sebagai kunci agar koperasi benar-benar berfungsi optimal, ditopang pengelolaan yang transparan serta partisipasi aktif anggota.
Keuchik Kuta Padang, Syafrizal, menyebutkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi program strategis dalam mendukung ketahanan pangan.
“Target kita menurunkan angka kemiskinan sebesar 9,8 persen di Kuta Padang. Mereka harus kita beri peran,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Barat, Khairuzzadi, menegaskan koperasi ini sudah bisa beroperasi dengan keanggotaan terbuka bagi seluruh warga gampong.
“Tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja. Usaha kecil seperti membuka gerai bisa menjadi langkah awal karena tidak memerlukan modal besar,” ungkapnya.
Ketua KDMP, Nasmaijal Fadri, menambahkan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas jangkauan koperasi. Ia juga mengajak anggota aktif berpartisipasi mengembangkan usaha koperasi agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas.
Dari sisi kelembagaan, Kepala Seksi Bank KPPN Meulaboh, Ishak, menjelaskan KDMP telah memiliki legalitas resmi. Menurutnya, pembiayaan akan ditopang dana desa tahap II sebagai modal awal, dengan tujuan menjadikan koperasi sebagai sentra ekonomi sekaligus instrumen pengendali inflasi.
“Pemerintah telah menyiapkan juknis pembiayaan, di mana Bank BSI dan Bank Aceh akan berpartisipasi menyalurkan pinjaman maksimal Rp3 miliar. Untuk setiap KDMP dengan tenor hingga 72 bulan, disesuaikan masa jabatan keuchik,” kata Ishak.
“Jika terjadi kendala pelunasan, diberikan tenggang waktu delapan bulan, dengan jaminan dana desa melalui skema DAU,” ucapnya menambahkan.
Pemerintah pusat sendiri telah mengalokasikan anggaran hingga Rp16 triliun untuk mendukung penguatan koperasi desa di seluruh Indonesia. Harapannya, keberadaan KDMP di Aceh Barat dapat menjadi contoh keberhasilan pemberdayaan desa sekaligus upaya konkret menekan angka kemiskinan.
Acara yang disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Meulaboh ini berlangsung dengan penuh antusias. Masyarakat yang hadir di lokasi maupun pendengar setia RRI diharapkan dapat memperoleh wawasan baru tentang peran koperasi desa dalam mendukung pembangunan dan kemandirian ekonomi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....