RRI.CO.ID, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan desa wisata tetap menjadi salah satu pilar pengembangan pariwisata daerah, meski arah pembangunan kini difokuskan pada pariwisata mendunia. Saat ini, tercatat ada 401 desa wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi maupun 10 pemerintah kabupaten/kota di NTB.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Chandra Aprinova, mengatakan desa wisata justru menjadi pelengkap destinasi unggulan seperti Mandalika, Gili, maupun berbagai ajang internasional yang digelar di NTB.

"Desa wisata tetap kita berdayakan dan kita dorong. Wisatawan yang datang ke Mandalika, Gili, atau saat MotoGP dan event besar lainnya kita arahkan juga berkunjung ke desa wisata," kata Chandra.

Menurut dia, desa wisata menawarkan pengalaman yang tidak bisa ditemukan di kota. Wisatawan dapat merasakan langsung kehidupan masyarakat, mulai dari mengikuti tradisi nyongkolan, begawe, maulid, membajak sawah dengan kerbau, hingga belajar membuat kopi dan minyak kelapa secara tradisional.

Konsep tersebut sejalan dengan tren pariwisata berkualitas yang kini berkembang di dunia. Wisatawan tidak hanya mencari tempat indah, tetapi juga pengalaman autentik, pelestarian budaya, serta lingkungan yang masih alami.

Selain itu, desa wisata juga dinilai sangat potensial dikembangkan sebagai destinasi wellness tourism. Chandra mengatakan wisata berbasis kesehatan kini semakin diminati wisatawan mancanegara.

"Di desa semuanya lengkap. Ada makanan organik, minuman herbal, udara yang sejuk, aktivitas alam, hingga suasana yang mendukung kebugaran. Ini menjadi daya tarik yang tidak dimiliki kawasan perkotaan," ujarnya.

Untuk memperkuat eksistensi desa wisata, Pemprov NTB berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata melalui berbagai program dan kompetisi. Tahun ini, salah satu desa wisata di NTB juga akan memperoleh bantuan pengembangan sarana dan peralatan untuk meningkatkan daya tarik wisata.

Pemprov juga menargetkan desa wisata NTB mampu bersaing di tingkat internasional melalui ajang Best Tourism Villages yang diselenggarakan oleh UN Tourism.

Meski demikian, Chandra mengakui pengembangan seluruh desa wisata masih menghadapi keterbatasan anggaran. Karena itu, dukungan dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas, terutama kepada desa yang aktif mengembangkan potensi wisatanya.

Ia juga menyoroti pentingnya administrasi dan dokumentasi digital. Menurutnya, banyak desa wisata yang sebenarnya memiliki potensi besar, namun gagal bersaing dalam penilaian karena tidak memiliki bukti kegiatan yang terdokumentasi dengan baik.

"Penilaian sekarang berbasis eviden. Semua kegiatan harus terdokumentasi, mulai dari sertifikat, penghargaan, kerja sama, hingga laporan kegiatan yang diunggah secara digital," katanya.

Karena itu, pengelola desa wisata didorong lebih melek teknologi. Dokumentasi dalam bentuk digital menjadi salah satu syarat penting untuk mengikuti berbagai ajang seperti Anugerah Desa Wisata Indonesia maupun kompetisi lainnya.

Di sisi lain, Chandra menyebut program Desa Berdaya turut memperkuat pengembangan desa wisata. Dari program tersebut, terdapat sekitar 74 desa yang beririsan dengan desa wisata dan memperoleh peluang pengembangan melalui pembangunan infrastruktur serta fasilitas pendukung pariwisata.

Beberapa desa wisata di NTB bahkan dinilai telah mandiri, seperti Bilebante, Kembang Kuning, dan Tetebatu. Desa-desa tersebut kini menjadi contoh pengembangan wisata berbasis masyarakat.

Chandra berharap pengelola desa wisata terus berinovasi dengan menciptakan paket wisata yang unik dan mudah dipasarkan. Ia mencontohkan paket aktivitas sehari penuh di desa, wisata kuliner, hingga wisata berbasis komoditas lokal seperti durian atau kopi.

Selain inovasi produk, ia menilai digitalisasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Mulai dari promosi, pemasaran, hingga sistem pembayaran harus dilakukan secara digital agar memudahkan wisatawan.

"Kita ingin pengelola desa wisata semakin siap secara digital. Promosi harus digital, pemasaran digital, pembayaran juga digital. Nantinya kita dorong kerja sama dengan perbankan agar mereka mendapatkan pendampingan," ujar Chandra.