RRI.CO.ID, Lombok Timur - Polemik pengelolaan pariwisata di Kabupaten Lombok Timur belakangan ini menjadi sorotan publik. Dalam beberapa hari terakhir, gelombang aspirasi dari berbagai kalangan mencuat, terutama terkait isu pengambilalihan kawasan wisata oleh pemerintah daerah (Pemda). Situasi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi citra pariwisata Lombok Timur di mata publik dan wisatawan.

Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Hasan Rahman, menegaskan bahwa sektor pariwisata sejatinya membutuhkan narasi dan berita-berita baik untuk menjaga “vibes” positif pariwisata. Menurutnya, geliat pariwisata Lombok Timur saat ini tumbuh secara alami berkat peran aktif para pelaku wisata di daerah.

“Pertumbuhan pariwisata yang kita lihat sekarang ini lebih banyak dirangsang oleh perilaku para pelaku wisata itu sendiri. Destinasi kita luar biasa, dan itu tumbuh dengan sendirinya karena kegairahan masyarakat,” ujar Hasan Rahman, Senin, 26 Januari 2026.

Ia menjelaskan, kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata kini semakin meningkat. Jika sebelumnya sebagian masyarakat masih memandang wisatawan secara awam, kini perspektif itu berubah. Masyarakat mulai menyadari bahwa kehadiran wisatawan dapat mendatangkan manfaat ekonomi.

“Kita lihat sekarang masyarakat sudah sangat welcome. Di wilayah utara, selatan, hingga kawasan seperti Sembalun, geliat itu terasa. Masyarakat mulai membentuk komunitas sendiri, mengelola homestay, dan terlibat langsung dalam aktivitas pariwisata,” jelasnya.

Namun demikian, Hasan mengakui bahwa aktivitas pariwisata yang berkembang pesat ini belum terorganisir secara kelembagaan. Akibatnya, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum maksimal, meskipun dari sisi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat sudah terlihat dampak positif.

Ia menilai, konflik kepentingan dalam pengelolaan destinasi wisata merupakan hal yang wajar, terutama di daerah yang pariwisatanya sedang tumbuh. Karena itu, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan sebagai penengah.

“Inti dari pariwisata itu adalah kenyamanan dan keamanan. Seindah apa pun destinasi, kalau masih ada konflik di dalamnya, wisatawan pasti berpikir ulang untuk datang,” tegasnya.

Hasan menekankan bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak hanya fokus pada aspek penguasaan atau pengambilalihan kawasan. Akan tetapi lebih pada upaya membangun kenyamanan berinvestasi, memberikan rasa aman, serta mendorong daya tumbuh kelompok-kelompok pelaku wisata.

Menurutnya, Pemda perlu merangkul semua kelompok kepentingan yang ada, melembagakan komunitas-komunitas wisata agar lebih terarah, serta memastikan tidak ada pihak yang tersingkir secara sepihak.

“Jangan sampai karena kita melihat destinasi itu bagus, lalu seenaknya menyingkirkan pihak-pihak yang sudah lebih dulu mengelola. Biarkan pariwisata ini tumbuh secara wajar, pemerintah cukup menjadi mediator dan pendorong,” ujarnya.

Ia berharap, dengan pendekatan yang inklusif dan berkeadilan, konflik pengelolaan pariwisata dapat diminimalisir. Tentunya ke depan agar citra pariwisata Lombok Timur tetap positif dan berkelanjutan di masa depan.