RRI.CO.ID, Bima - Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas garam rakyat.
Salah satunya meluncurkan merek baru bernama Garam Merah Putih Bima.
Untuk mendukung hal itu terdapat peresmian Pabrik Washing Plant bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Desa Donggobolo, Kecamatan Woha.
Peresmian fasilitas pengolahan garam yang berada di Jalan Lintas Bima–Sumbawa tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy, bersama Kepala Balai Besar Garam KKP RI Dr. Muh. Zaki Mahasin, S.Pi., M.Si., beserta jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
Prosesi peresmian ditandai dengan pengguntingan pita yang menjadi simbol mulai beroperasinya fasilitas washing plant sekaligus momentum baru bagi pengembangan industri garam di Kabupaten Bima.
Fasilitas tersebut memiliki fungsi penting dalam meningkatkan kualitas garam rakyat. Melalui sistem pengolahan yang terintegrasi, garam dimurnikan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pencucian hingga proses iodisasi untuk menekan kadar pengotor.
Dengan dukungan teknologi tersebut, garam produksi masyarakat tidak lagi hanya dipasarkan sebagai bahan baku, tetapi dapat diolah menjadi produk dengan mutu yang lebih tinggi dan memenuhi standar industri maupun Standar Nasional Indonesia (SNI).
Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy menegaskan, peningkatan kualitas menjadi salah satu kunci untuk mendongkrak harga jual garam sekaligus memperbaiki kesejahteraan petani garam.
Menurutnya, apabila garam rakyat hanya dijual sebagai bahan mentah, nilai ekonominya akan terbatas. Karena itu, diperlukan proses pengolahan agar garam dapat masuk ke berbagai sektor industri.
"Kalau kita mau harga garam bagus, kita harus meng-upgrade garam menjadi garam industri. Bisa untuk pertambangan, kosmetik, makanan dan minuman. Ruangnya sangat banyak," ujar Irfan.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bima memiliki komitmen untuk memastikan produksi garam masyarakat dapat terserap pasar dengan harga yang layak.
Menurutnya, keberadaan fasilitas pengolahan tersebut harus menjadi bagian dari upaya bersama untuk membangun ekosistem industri garam yang memberikan manfaat langsung kepada petani.
"Kita harus menatap masa depan yang baik untuk seluruh petani garam di Kabupaten Bima. Tugas kita bersama memastikan garam-garam kita terbeli agar nasib masyarakat petani kita semakin baik," tegasnya.
Irfan berharap keberadaan washing plant tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga mampu membuka pasar baru bagi garam Bima. Dengan meningkatnya nilai tambah produk, dampaknya diharapkan dapat dirasakan mulai dari petani, koperasi, pelaku usaha hingga pemerintah daerah.
"Pengembangan industri garam tersebut juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah dan pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," terangnya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Garam KKP RI Muh.Zaki Mahasin menyebut keberadaan washing plant merupakan fondasi awal dalam membangun industri garam yang lebih kuat di Kabupaten Bima.
Ia mendorong agar pengelolaan fasilitas tersebut diikuti dengan penguatan kemitraan antara pelaku usaha swasta, BUMD dan koperasi.
"Kemitraan dinilai penting untuk memastikan produk garam yang dihasilkan tidak berhenti pada proses produksi, tetapi memiliki jaringan pemasaran yang kuat," ungkapnya.
Zaki juga mendorong agar pemasaran garam Bima dapat diperluas hingga ke luar daerah, termasuk wilayah Jawa dan Sulawesi.
Selain penguatan pasar, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal. KKP, kata dia, siap memberikan pendampingan agar para pelaku usaha memiliki kemampuan dalam mengelola produksi, pengolahan hingga pengembangan bisnis garam.
Di sisi lain, Ketua Koperasi Produsen Tahu Tempe Garam Indonesia (GGTI) Nangatolosia, Khalil Alfalah, menyatakan komitmen koperasinya untuk mendorong agar garam Bima terlebih dahulu melalui proses pengolahan sebelum dipasarkan ke luar daerah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan nilai tambah terhadap produk garam sekaligus memperluas akses pasar dan membuka peluang ekspor.
Komitmen tersebut semakin diperkuat dengan diluncurkannya produk garam konsumsi bermerek Garam Merah Putih Bima yang telah mengantongi izin edar dan rekomendasi resmi dari BPOM.
Khalil berharap produk tersebut dapat menjadi salah satu identitas baru komoditas garam Bima sekaligus menjadi bukti bahwa hasil produksi masyarakat lokal mampu diolah menjadi produk siap pasar dengan kualitas yang lebih baik.
Kegiatan peresmian turut dihadiri unsur KKP RI, Bappeda NTB, jajaran OPD Pemkab Bima, Anggota DPRD NTB Abdul Rauf, Direktur PT GMC, para petambak dan petani garam, koperasi serta tokoh masyarakat.
Usai prosesi peresmian, rombongan kemudian melakukan peninjauan langsung terhadap fasilitas pengolahan di Pabrik Washing Plant untuk melihat proses pengolahan garam yang menjadi bagian dari upaya hilirisasi komoditas garam di Kabupaten Bima.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....