RRI.CO.ID, Bima - Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) mulai direalisasikan di Kabupaten Bima. Sebanyak 13 desa pesisir telah disetujui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI sebagai lokasi pembangunan program strategis tersebut.
Dari 13 lokasi yang mendapat persetujuan, Desa Rompo, Kecamatan Langgudu, ditetapkan sebagai KNMP Hub (Utama).
Program ini tidak hanya diarahkan untuk membangun infrastruktur dasar di kawasan pesisir. Pemerintah Kabupaten Bima menyebut KNMP akan dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung usaha perikanan, termasuk kapal, alat tangkap dan kebutuhan nelayan lainnya.
Total dana untuk pengadaan kapal, alat tangkap dan berbagai kebutuhan nelayan tersebut mencapai lebih dari Rp50 miliar.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tajuddin menerangkan program KNMP merupakan bagian dari upaya memperkuat sektor perikanan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir.
"Program strategis KNMP ini ditujukan untuk memperkuat sektor perikanan, menggerakkan perekonomian, mendorong kemandirian, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir," katanya.
Menurut Tajuddin, konsep pembangunan KNMP diarahkan untuk membangun ekosistem perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Artinya, dukungan program tidak hanya menyentuh aspek produksi atau aktivitas nelayan di laut, tetapi juga diarahkan pada penyediaan infrastruktur dan sarana yang dapat menunjang kegiatan usaha masyarakat pesisir secara lebih menyeluruh.
"Untuk mewujudkan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima sebelumnya telah melakukan berbagai tahapan koordinasi dengan Kementerian KKP," ungkapnya.
Salah satu langkah penting dilakukan pada Februari 2026 ketika Bupati Bima Ady Mahyudi didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tajuddin serta sejumlah kepala bidang terkait memaparkan secara langsung potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Bima di hadapan Menteri Kelautan dan Perikanan RI bersama para Direktur Jenderal di kementerian tersebut.
Pemaparan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkenalkan potensi pesisir Kabupaten Bima sekaligus mendorong masuknya program strategis pemerintah pusat ke daerah.
Setelah pemaparan, Pemkab Bima melengkapi dan menyerahkan dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk penetapan lokasi.
Salah satu persyaratan utama yang dipenuhi adalah ketersediaan lahan. Lahan yang disiapkan merupakan hasil kesepakatan di tingkat desa yang kemudian diperkuat oleh tim pemerintah kabupaten dengan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima.
Usulan 16 lokasi/desa pesisir tersebut kemudian mendapatkan respons dari Kementerian KKP.
Pemerintah pusat selanjutnya mengirimkan tim untuk melakukan survei kelayakan lokasi. Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan survei topografi pada lokasi yang menjadi sasaran pembangunan.
Setelah melewati tahapan persiapan tersebut, kegiatan pembangunan mulai bergerak pada 2026.
Sosialisasi kepada masyarakat di lokasi kegiatan dilaksanakan pada awal Agustus 2026. Selanjutnya, pembangunan tahap pertama berupa infrastruktur dasar KNMP mulai dikerjakan pada awal September 2026.
Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh tim pelaksana atau perusahaan yang ditetapkan Kementerian KKP RI, sementara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima turut melakukan pendampingan.
Setelah pembangunan infrastruktur dasar, program akan memasuki tahapan berikutnya, yakni pengadaan kapal, alat tangkap dan berbagai barang kebutuhan nelayan.
Tahapan tersebut menjadi bagian penting karena sarana produksi akan bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat nelayan dalam menjalankan usaha perikanan.
Dengan dukungan sarana tersebut, pemerintah daerah berharap produktivitas nelayan dapat meningkat dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir semakin berkembang.
Namun, tidak seluruh usulan desa pesisir telah masuk dalam penetapan tahap ini.
Tiga desa, yakni Desa Piong, Desa Sangia dan Desa Lambu, masih menunggu penetapan lebih lanjut dari Kementerian KKP.
Di sisi lain, Bupati Bima Ady Mahyudi berharap pembangunan KNMP dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat setempat.
"Saya berharap keberadaan program tersebut diharapkan tidak hanya menghadirkan bangunan fisik, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam proses pembangunan," ucapnya menegaskan.
Masyarakat setempat diharapkan dapat dilibatkan sebagai tenaga kerja tertentu sesuai kebutuhan pekerjaan. Selain itu, penggunaan bahan dan material lokal yang tersedia di masing-masing wilayah juga diharapkan dapat memberikan efek ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Pemerintah Kabupaten Bima menilai keterlibatan masyarakat lokal menjadi bagian penting agar manfaat pembangunan tidak berhenti pada selesainya proyek, tetapi ikut menggerakkan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir.
Dengan masuknya 13 lokasi KNMP dan Desa Rompo sebagai KNMP Hub, pemerintah daerah berharap pengembangan kawasan nelayan di Kabupaten Bima dapat dilakukan secara lebih terarah dan terintegrasi.
Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Bima sebagai sumber ekonomi masyarakat pesisir.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....