RRI.CO.ID, Bima - Sebanyak 13 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, mulai memasuki tahap pembangunan setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.
Ke-13 lokasi tersebut merupakan bagian dari 16 usulan lokasi/desa pesisir yang sebelumnya diajukan Pemerintah Kabupaten Bima sebagai calon lokasi pembangunan KNMP.
Dari lokasi yang disetujui, Desa Rompo, Kecamatan Langgudu, ditetapkan sebagai KNMP Hub atau lokasi utama.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, Tajuddin mengatakan kehadiran program strategis nasional tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari wilayah pesisir.
"Program strategis KNMP ini ditujukan untuk memperkuat sektor perikanan, menggerakkan perekonomian, mendorong kemandirian, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembangunan infrastruktur pendukung usaha perikanan yang terintegrasi dari hulu ke hilir," ujar Tajuddin.
Menurutnya, pembangunan KNMP tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi dirancang untuk membentuk ekosistem usaha perikanan yang lebih terintegrasi.
Dengan demikian, masyarakat nelayan diharapkan tidak hanya memperoleh fasilitas dasar, tetapi juga mendapatkan dukungan terhadap kegiatan produksi dan pengembangan usaha.
Program tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bima dalam mengembangkan potensi kelautan dan perikanan daerah.
Komitmen itu sebelumnya diperkuat melalui pemaparan langsung mengenai potensi sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Bima yang disampaikan Bupati Bima Ady Mahyudi di hadapan Menteri Kelautan dan Perikanan RI beserta jajaran Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian KKP pada Februari 2026.
Dalam pemaparan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan potensi wilayah pesisir Kabupaten Bima sekaligus kebutuhan pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas masyarakat nelayan.
Setelah itu, Pemkab Bima menindaklanjuti dengan menyerahkan berbagai dokumen persyaratan kepada pemerintah pusat. Salah satu aspek penting yang disiapkan adalah kepastian dan ketersediaan lahan untuk pembangunan KNMP.
"Ketersediaan lahan merupakan hasil kesepakatan tim desa yang kemudian diperkuat oleh tim Kabupaten dengan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait, termasuk BPN Kabupaten Bima," kata Tajuddin.
Dokumen usulan tersebut kemudian mendapat respons positif dari Kementerian KKP. Pemerintah pusat selanjutnya menurunkan tim untuk melakukan survei kelayakan pada lokasi-lokasi yang diusulkan.
Tahapan tersebut dilanjutkan dengan survei topografi untuk memastikan kondisi dan karakteristik lahan pada lokasi sasaran sebelum pembangunan fisik dilaksanakan.
Tajuddin menjelaskan, tahapan pembangunan KNMP diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di lokasi kegiatan pada awal Agustus 2026.
Setelah proses sosialisasi, pembangunan tahap pertama berupa infrastruktur dasar KNMP mulai dilaksanakan pada awal September 2026.
Pekerjaan tersebut ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026. Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh tim pelaksana atau perusahaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian KKP RI dengan pendampingan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima.
Tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur dasar, program KNMP juga akan dilanjutkan dengan tahapan pengadaan berbagai sarana penunjang aktivitas nelayan.
Di antaranya pengadaan kapal, alat tangkap serta barang-barang kebutuhan nelayan yang menjadi bagian dari penguatan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Untuk tahap tersebut, total anggaran yang disiapkan mencapai lebih dari Rp50 miliar. Anggaran tersebut belum termasuk tiga desa, yakni Desa Piong, Desa Sangia dan Desa Lambu, yang hingga kini masih menunggu penetapan lebih lanjut.
Pemerintah Kabupaten Bima berharap pelaksanaan program KNMP dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir.
Selain menghadirkan infrastruktur dan sarana pendukung kegiatan perikanan, pembangunan KNMP juga diharapkan membuka ruang keterlibatan masyarakat setempat dalam proses pembangunan.
Bupati Bima Ady Mahyudi berharap masyarakat lokal dapat dilibatkan sebagai tenaga kerja tertentu selama proses pembangunan berlangsung.
Pemerintah daerah juga mendorong agar bahan dan material lokal yang tersedia di masing-masing wilayah dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan sepanjang memenuhi kebutuhan dan ketentuan teknis.
Dengan pembangunan KNMP tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima berharap potensi kelautan dan perikanan yang selama ini menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat pesisir dapat semakin berkembang dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....