Abdul Hadi Desak Dirjen Hubla Perkuat Pengawasan Laut jelang MotoGP Mandalika

  • 06 Okt 2026 14:38 WIB
  •  Mataram
Poin Utama
  • MotoGP Mandalika 2026 yang dijadwalkan 9–11 Oktober memerlukan persiapan infrastruktur transportasi laut yang matang menuju Pulau Lombok.
  • Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi dari Fraksi PKS menekankan bahwa aspek keselamatan penumpang tidak boleh dikesampingkan di tengah peningkatan mobilitas masyarakat.
  • Kesiapan arena balap MotoGP Mandalika tidak hanya terbatas pada fasilitas olahraga, tetapi juga perlu didukung oleh konektivitas dan sistem transportasi yang andal.

RRI.CO.ID, Jakarta — Gelaran MotoGP Mandalika 2026 tidak hanya menguji kesiapan arena balap, tetapi juga konektivitas menuju Pulau Lombok. Salah satu perhatian yang kini mengemuka ialah kesiapan transportasi laut menghadapi potensi peningkatan arus penumpang dan wisatawan.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Dapil NTB 2, Abdul Hadi, meminta aspek keselamatan tidak dikesampingkan di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 9–11 Oktober.

Permintaan itu disampaikan Abdul Hadi setelah mengikuti Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 6 Oktober 2026. Ia menyinggung sejumlah insiden kecelakaan dan kebakaran kapal yang terjadi belakangan sebagai momentum untuk memperketat pengawasan.

Menurutnya, antusiasme masyarakat menyambut MotoGP harus berjalan beriringan dengan jaminan keamanan bagi pengguna jasa transportasi laut.

“Kita tentu sangat antusias menyambut ribuan tamu dan wisatawan yang akan datang ke Lombok. Tetapi insiden yang terjadi beberapa hari terakhir harus menjadi pengingat bahwa keselamatan dan kenyamanan penumpang tidak boleh ditawar,” ujarnya.

Abdul Hadi secara khusus meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan meningkatkan kesiapan menghadapi lonjakan penumpang selama periode MotoGP.

Ia berharap Plt. Dirjen Perhubungan Laut bersama seluruh jajaran terkait tidak sekadar mengantisipasi kepadatan, tetapi memastikan seluruh aspek keselamatan pelayaran benar-benar terpenuhi.

“Kami di Komisi V sangat mengharapkan komitmen yang kuat dan langkah nyata dari jajaran Dirjen Hubla. Transportasi laut harus benar-benar aman ketika terjadi peningkatan penumpang,” katanya.

Dorongan tersebut dinilai relevan karena sejumlah akses laut menuju Lombok diperkirakan mengalami peningkatan aktivitas selama periode MotoGP. Selain penyeberangan reguler, sejumlah operator juga telah menyiapkan layanan untuk mengakomodasi mobilitas masyarakat dan wisatawan.

Di sisi lain, pengamanan jalur laut juga telah menjadi perhatian aparat. Polda NTB memperkuat pemantauan pada sembilan pelabuhan di Pulau Lombok menjelang pelaksanaan MotoGP 2026.

Untuk mengantisipasi risiko selama periode peningkatan mobilitas, Abdul Hadi menyampaikan sejumlah langkah yang menurutnya perlu diperkuat otoritas pelabuhan dan operator kapal.

Pertama, pemeriksaan keselamatan atau ramp check terhadap seluruh armada harus dilakukan secara maksimal sebelum kapal beroperasi.

Kedua, seluruh perlengkapan keselamatan penumpang wajib dipastikan tersedia dan dalam kondisi siap digunakan, termasuk life jacket, sekoci, serta alat pemadam api ringan atau APAR.

“Jangan sampai perlengkapan keselamatan hanya tersedia secara administratif. Semuanya harus dipastikan benar-benar ada dan berfungsi ketika dibutuhkan,” ucapnya.

Ketiga, kapasitas kapal harus menjadi perhatian utama. Abdul Hadi mengingatkan agar operator tidak memaksakan jumlah penumpang melebihi batas keselamatan hanya karena tingginya permintaan.

Jika terjadi lonjakan penumpang, ia menyarankan penambahan jadwal pelayaran menjadi salah satu solusi dibandingkan meningkatkan muatan kapal.

Keempat, ia mendorong pembentukan atau pengaktifan posko siaga terpadu yang melibatkan berbagai unsur terkait keselamatan dan keamanan laut.

Posko tersebut diharapkan dapat mempercepat koordinasi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pergerakan kapal selama periode padat MotoGP.

Kelima, penerbitan izin berlayar harus mempertimbangkan kondisi cuaca. Informasi dan peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menurut Abdul Hadi, perlu menjadi salah satu dasar penting sebelum kapal diberangkatkan.

“Penerbitan izin berlayar harus dilakukan dengan kehati-hatian. Informasi cuaca dari BMKG harus menjadi panduan dalam menentukan apakah pelayaran aman dilakukan,” tegasnya.

Abdul Hadi menilai keberhasilan MotoGP Mandalika tidak hanya diukur dari kelancaran balapan di Sirkuit Mandalika. Pengalaman wisatawan sejak tiba di NTB hingga kembali ke daerah asal juga menjadi bagian penting dari citra pariwisata Lombok.

Karena itu, ia berharap koordinasi antarlembaga dapat diperkuat sehingga peningkatan arus wisatawan tidak menimbulkan persoalan baru di sektor transportasi laut.

Apalagi, selain jalur laut, pemerintah dan penyelenggara juga telah menyiapkan berbagai skema transportasi lain. Untuk penonton MotoGP 2026, misalnya, tersedia shuttle bus gratis dari sejumlah titik menuju kawasan sirkuit.

“Kita ingin seluruh tamu yang datang ke Lombok merasa aman sejak perjalanan hingga kembali. Harapannya, mereka pulang membawa pengalaman yang menyenangkan dan kesan positif tentang MotoGP Mandalika serta pariwisata Indonesia,” katanya mengakhiri.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....