BNPB-GIZ Rintis Skema Pembiayaan Risiko Bencana, NTB Jadi Pilot Project Nasional

RRI.CO.ID, Mataram - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menggandeng Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) NTB untuk merintis skema pembiayaan risiko bencana yang terukur. NTB dipilih sebagai daerah percontohan sebelum konsep tersebut dikembangkan secara nasional.

Rintisan ini dibahas dalam pre-findings meeting di Hotel Santika Mataram, Agustus 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pengumpulan data dan analisis pembiayaan risiko bencana yang berlangsung sejak 10 hingga 19 Agustus 2026.

Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Udrekh, mengatakan penguatan ketangguhan bencana tidak cukup hanya melalui mitigasi fisik. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat juga membutuhkan akses pembiayaan yang memadai dan cepat ketika bencana terjadi.

Menurutnya, integrasi tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan mekanisme keuangan strategis dan instrumen asuransi untuk memperkokoh kesiapsiagaan, kecepatan tanggap darurat, serta efektivitas ketangguhan pascabencana bagi masyarakat.

"Penguatan ketangguhan bencana menuntut ketersediaan akses keuangan yang memadai, andal, dan tepat waktu bagi pemerintah, dunia usaha, maupun rumah tangga saat terjadi bencana," ujar Udrekh, melalui keterang tertulisnya, Kamis, 1 Oktober 2026.

Langkah konkret yang dilakukan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap skema pembiayaan bencana yang sedang berjalan saat ini, pemetaan dinamika penawaran dan permintaan (supply and demand) pada sektor-sektor perekonomian vital di NTB seperti sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata serta pemetaan berbagai hambatan dari aspek hukum, finansial, maupun kelembagaan.

Melalui identifikasi menyeluruh tersebut, inisiatif ini menjajaki peluncuran mekanisme perlindungan finansial yang tepat guna dan aplikatif di tingkat tapak. Beberapa instrumen pembiayaan yang tengah dikaji antara lain skema asuransi mikro (microinsurance), pembentukan dana cadangan (contingency funds), serta instrumen pengalihan risiko (risk transfer).

Lebih lanjut, program ini mengusung pendekatan inovatif dengan mengintegrasikan Pembiayaan Risiko Iklim dan Bencana (Climate and Disaster Risk Financing /CDRFI) ke dalam skema Perlindungan Sosial Adaptif (Adaptive Social Protection /ASP). Langkah ini dirancang sebagai bentuk investasi solusi terpadu untuk membangun kapasitas komprehensif masyarakat di setiap fase siklus bencana, yaitu kapasitas adaptif, kapasitas antisipasi, hingga kemampuan dalam menyerap dampak atau risiko bencana (coping capacity).

Dalam proses pengumpulan data dan perumusan rekomendasi, rangkaian kegiatan ini melibatkan proses konsultasi publik yang komprehensif dengan merangkul seluruh jajaran instansi pemerintah di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemangku kepentingan lokal yang terlibat aktif mencakup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.

Selain jajaran birokrasi dan dinas teknis, kolaborasi ini turut menghimpun masukan strategis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK Regional NTB), pelaku sektor swasta, serta kelompok masyarakat di tingkat desa. Pelibatan kelompok masyarakat desa menjadi krusial mengingat wilayah tersebut merupakan tempat dikembangkannya model mata pencaharian berkelanjutan (sustainable livelihood models/SLM).

Sementara itu, Commission Manager/Principal Advisor GIZ ISASP Indonesia, Cut Sri Rozanna, menekankan pentingnya menempatkan investasi pada kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas bersama lintas sektor.

"Seiring meningkatnya frekuensi bencana dan besarnya kerugian ekonomi yang mengancam keberlanjutan pembangunan di Indonesia, perlindungan sosial adaptif tidak boleh sekadar dipandang sebagai program tunggal. Hal ini harus dibangun sebagai sebuah sistem terpadu dari hulu ke hilir," tegas Cut Sri Rozanna.

Ia menambahkan bahwa apabila perlindungan sosial adaptif dipadukan dengan pembiayaan risiko bencana yang inovatif, inklusif, terjangkau, serta fleksibel untuk diakses masyarakat pada seluruh siklus bencana, maka pembentukan komunitas yang tangguh bukan lagi sekadar wacana. GIZ menyatakan komitmen penuhnya untuk terus mendukung pencapaian visi jangka panjang Pemerintah Indonesia tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Ketua FPRB NTB, Dr. Rahmat Sabani, menegaskan pentingnya kontinuitas sistem dalam membangun ketangguhan masyarakat lokal secara nyata di lapangan. Menurutnya, proses ketangguhan tidak bisa berhenti pada aspek fisik semata, melainkan harus menyentuh ranah keterjaminan finansial.

"Membangun ketangguhan masyarakat lokal membutuhkan sistem yang berkesinambungan dan tidak terputus, mulai dari upaya mitigasi di hulu hingga penyediaan perlindungan finansial di hilir," kata Rahmat.

Hasil kajian akan dituangkan dalam Gap Assessment Report yang ditargetkan rampung November 2026. Laporan tersebut akan memuat pilihan kebijakan dan rancangan instrumen keuangan yang nantinya diharapkan dapat direplikasi di daerah lain sebagai model pembiayaan risiko bencana tingkat nasional.