Usai Aspal Jalan Sendiri, Warga Seruduk Kantor DPRD Kabupaten Bima

RRI.CO.ID, Bima - Baru-baru ini warga Desa Teta, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) viral setelah melakukan aspal mandiri tanpa ada keterlibatan pemerintah daerah. Warga melakukan aspal sendiri lantaran jalan mereka sulit diakses dan rawan kecelakaan.

Seusai viral melaksanakan aspal mandiri. Kali ini mereka mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Bima untuk menuntut aksi nyata dari pengambil kebijakan.

Terpantau massa yang tergabung dalam Aliansi Persatuan Pemuda dan Masyarakat Lambitu datang menggunakan mobil pickup, motor dan lainnya.

"Iya benar pada hari ini kami datang aksi sekaligus melakukan RDP dengan DPRD Kabupaten Bima," kata Jaenab (45) kala bertemu di kantor DPRD Kabupaten Bima, Rabu 30 September 2026.

Kedatangan massa aksi untuk meminta kepada dewan maupun Pemkab Bima untuk segera bertindak.

Sebab kerusakan jalan tersebut sudah berlangsung cukup lama. Kondisi itu, kata dia, sangat mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk akses pendidikan, pelayanan kesehatan dan aktivitas ekonomi warga.

Bahkan, sejumlah warga disebut mengalami kecelakaan saat melintasi jalan tersebut. Jaenab mengaku keluarganya sendiri pernah merasakan dampak buruk dari kondisi jalan yang rusak.

"Kerusakan jalan ini sudah lama. Banyak masyarakat mengalami kecelakaan, termasuk suami saya," ujarnya.

Sementara itu, Salah seorang warga Lambitu, Sri Muliati (41), mengatakan pihaknya datang ke DPRD untuk memastikan adanya kejelasan terkait rencana perbaikan jalan dan jembatan.

"Kami datang bertemu dewan untuk membahas perbaikan jalan. Ada janji tahun 2027 akan dianggarkan untuk jalan dan jembatan," kata Sri.

Menurut Sri, berdasarkan hasil pembahasan, anggaran yang disebutkan untuk penanganan jembatan mencapai sekitar Rp2 miliar. Sementara untuk jalan, anggaran yang disebutkan sekitar Rp6 miliar.

Dengan demikian, total anggaran yang disampaikan dalam pembahasan tersebut sekitar Rp8 miliar untuk penanganan jalan dan jembatan.

"Untuk jembatan sekitar Rp2 miliar dan jalan Rp6 miliar. Itu yang disampaikan dalam pertemuan. Kami masih menunggu proses dan tanda tangan," ujarnya.