Gubernur Iqbal: Birokrasi Harus Berubah Hadapi 4 Tantangan Zaman

RRI.CO.ID, Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal meminta birokrasi beradaptasi menghadapi empat perubahan besar, yakni dinamika politik, globalisasi, perkembangan teknologi, dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik. Hal itu disampaikan Iqbal saat memberikan orasi ilmiah pada puncak Jambore Nasional Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) ke-4 di Hotel Lombok Garden, Mataram, Senin, 21 September 2026.

Menurut Iqbal, perubahan tersebut membuat birokrasi tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. ASN dituntut mengubah cara berpikir dan cara bekerja agar kebijakan pemerintah tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Dunianya sudah berubah. Kita harus melakukan penyesuaian dengan itu,” kata Iqbal.

Ia mengatakan birokrasi perlu memahami dinamika politik karena visi pemerintahan merupakan produk politik. Namun, pemahaman tersebut bukan berarti ASN terlibat dalam politik praktis.

“Birokrasi tidak boleh apolitis, dia harus paham politik, dia harus paham dinamika politik,” ujarnya.

Iqbal juga menilai globalisasi membuat persoalan lokal tidak bisa lagi dipandang secara terpisah. Peristiwa di satu negara dapat berdampak terhadap daerah lain sehingga birokrasi perlu memiliki perspektif yang lebih luas.

Perubahan teknologi menjadi tantangan lain bagi birokrasi. Menurut Iqbal, keterbukaan informasi membuat kinerja pemerintah semakin mudah dipantau masyarakat.

Ia menyebut teknologi juga dapat mendorong aparatur bekerja lebih transparan karena setiap tindakan meninggalkan jejak digital.

“Teknologi ini membuat kita menjadi jujur,” katanya.

Namun, Iqbal mengingatkan transformasi digital tidak boleh hanya memindahkan sistem administrasi lama ke dalam aplikasi.

“Kalau sistem yang buruk didigitalkan, maka itu sama dengan mendigitalisasikan keburukan,” tegasnya.

Karena itu, pembenahan sistem dan proses kerja harus dilakukan sebelum digitalisasi. Ia juga menekankan pentingnya arsitektur teknologi yang terintegrasi agar sistem pemerintahan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Teknologi harus memperkuat kemanusiaan dalam birokrasi dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Iqbal mengatakan perubahan lingkungan pemerintahan juga diikuti meningkatnya ekspektasi masyarakat. Warga kini tidak hanya menerima hasil pembangunan, tetapi aktif mengawasi dan menyampaikan pandangan terhadap kebijakan pemerintah.

Karena itu, ASN harus terus belajar dan meninggalkan cara pandang yang sudah tidak relevan. Pembelajaran ASN, kata Iqbal, harus terhubung dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan pembangunan.

Pandangan tersebut sejalan dengan Kepala BKN RI Zudan Arif Fakrulloh yang mendorong penyederhanaan sistem pemerintahan agar proses administrasi tidak menjadi tujuan utama.

Sementara Kepala LAN RI Muhammad Taufiq menekankan pentingnya reskilling dan upskilling ASN menghadapi perubahan substansi pekerjaan akibat disrupsi.

Taufiq menyebut NTB sebagai salah satu role model penerapan Corporate University. Menurut dia, pengalaman NTB dalam menangani persoalan pembangunan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi ASN dan Widyaiswara.

Pada puncak Jambore Nasional APWI ke-4 tersebut, Iqbal juga menerima penghargaan sebagai Widyaiswara Kehormatan dari APWI.

Iqbal mengatakan penghargaan tersebut merupakan kehormatan sekaligus bentuk apresiasi yang perlu terus dipelihara.

“Memberi apresiasi itu adalah sebuah tradisi yang perlu kita hidupkan,” kata Iqbal.