Poin Utama
- Sekitar 23 ribu ASN Pemprov NTB diminta bergerak bersama menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan visi pembangunan NTB.
- Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menekankan ASN harus lebih disiplin, proaktif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
RRI.CO.ID, Mataram — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh meminta sekitar 23 ribu ASN Pemprov NTB bergerak bersama menyukseskan program pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto. Pesan itu disampaikan Zudan saat memberikan pengarahan kepada ribuan ASN Pemprov NTB di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Senin, 21 September 2026.
Zudan mengatakan ASN harus menjadi kekuatan utama untuk menjalankan visi pembangunan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia mengajak ASN menyelaraskan kerja dengan agenda pembangunan Presiden Prabowo dan visi-misi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
"Saya mengajak kurang lebih 23.000 ASN untuk bersatu membantu menyukseskan visi misi Bapak Gubernur," kata Zudan di Mataram.
Ia menekankan ASN tidak cukup hanya menjalankan rutinitas birokrasi. Setiap ASN harus mengubah cara berpikir dengan menempatkan kepentingan dan pelayanan masyarakat sebagai orientasi utama.
"Kalau ada masalah tidak perlu menunggu arahan pimpinan. Segera ambil, putuskan dengan pendekatan yang paling besar manfaatnya untuk masyarakat," ujarnya.
Zudan juga meminta ASN memangkas prosedur administratif yang tidak penting. Menurutnya, birokrasi harus bergerak lebih cepat mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, disiplin ASN menjadi perhatian. Zudan meminta ASN datang sebelum jam kerja dimulai agar pelayanan kepada masyarakat bisa langsung berjalan tepat waktu.
"Kalau kantor setengah delapan, harus hadir jam 07.15. Tunggu persiapan, kemudian segera tepat waktu memberikan pelayanan," tegasnya.
Zudan mengatakan perubahan birokrasi juga harus diikuti dengan pemberian penghargaan bagi ASN yang berkinerja baik. Sistem kepegawaian, kata dia, tidak boleh hanya berorientasi pada prosedur dan sanksi.
"Sistem kepegawaian kita terlalu banyak pada prosedur dan terlalu banyak pada sanksi. Itu yang sekarang kita perbaiki. Prosedur yang tidak penting kita potong, kemudian reward kita ingatkan," katanya.
Dengan 23 ribu ASN, Zudan menilai Pemprov NTB memiliki kekuatan besar untuk menerjemahkan agenda pembangunan pemerintah menjadi pelayanan dan program yang dirasakan langsung masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....