Poin Utama
- Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh meminta 23 ribu ASN NTB mengubah pola kerja agar lebih cepat, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
- Kepala OPD Pemprov NTB diminta mengevaluasi keluhan masyarakat dan menghadirkan perbaikan pelayanan dalam 30 hari.
RRI.CO.ID, Mataram - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh meminta 23 ribu ASN Pemerintah Provinsi NTB mengubah pola kerja di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat. Zudan menegaskan birokrasi tidak cukup hanya bekerja berdasarkan prosedur. ASN harus mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, responsif, dan berorientasi pada hasil.
“Jadilah ASN yang mudah diakses masyarakat, adaptif, memberikan banyak kemudahan, dan membuat masyarakat bahagia. ASN tidak boleh kalah dengan aplikasi terbaik yang ada di handphone,” tegas Zudan saat Apel Siaga Disiplin Lingkup Pemprov NTB di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Senin, 21 September 2026.
Di hadapan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan jajaran Pemprov NTB, Zudan menyebut ada tiga perubahan pola kerja yang harus dilakukan ASN. Pertama, mengubah orientasi dari dilayani menjadi melayani. Kedua, dari prosedur menjadi hasil. Ketiga, dari menunggu perintah menjadi proaktif.
Menurut Zudan, perkembangan layanan perbankan dan perdagangan yang kini serba cepat harus menjadi pelajaran bagi birokrasi. Pelayanan pemerintah juga dituntut semakin sederhana dan mudah diakses masyarakat.
Ia mencontohkan BKN yang telah menghapus kewajiban izin belajar untuk pencantuman gelar akademik. Pemeriksaan kini diarahkan pada substansi, seperti keabsahan ijazah dan akreditasi perguruan tinggi.
“Fokus pelayanan diarahkan pada substansi, yakni keabsahan ijazah dan akreditasi perguruan tinggi, bukan pada proses administrasi yang dinilai tidak lagi relevan,” ujarnya.
Zudan juga menilai reformasi birokrasi menjadi fondasi untuk menjalankan tujuh misi pembangunan NTB. Menurutnya, pembangunan manusia, ekonomi, agro-maritim, pariwisata, mitigasi bencana hingga infrastruktur membutuhkan birokrasi yang cepat dan efektif.
Karena itu, ia meminta seluruh Kepala Perangkat Daerah Pemprov NTB melakukan evaluasi dalam 30 hari ke depan. Evaluasi itu diminta fokus pada keluhan masyarakat yang paling sering muncul, solusi konkret yang bisa dilakukan, serta progres penyelesaiannya.
“Evaluasi ini diarahkan untuk mengidentifikasi keluhan masyarakat yang paling sering muncul, menyusun solusi konkret, serta melaporkan progresnya kepada pimpinan daerah,” katanya.
| Baca juga: Seribuan ASN Sumbawa Nunggak BPJS Kesehatan |
Zudan juga mendorong 23 ribu ASN NTB memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan pariwisata, budaya, dan produk unggulan daerah.
Dengan jumlah ASN sekitar 23 ribu, APBD sekitar Rp6 triliun, dan penduduk sekitar enam juta jiwa, Zudan menyebut NTB memiliki modal besar untuk memperkuat citra daerah di ruang digital.
“Jadilah ASN yang cepat merespons masalah, dapat dipercaya, dan membuat masyarakat tersenyum bahagia ketika menerima pelayanan,” ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....