APBD-P NTB 2026 Jadi Jaring Pengaman Hadapi Kekeringan

RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan DPRD NTB mengesahkan Perubahan APBD 2026. Anggaran ini disiapkan menjadi jaring pengaman menghadapi kekeringan, krisis air bersih, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan.

Pengesahan Perda Perubahan APBD 2026 dilakukan dalam rapat paripurna di Kantor Gubernur NTB, Jumat, 18 September 2026.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengatakan perubahan anggaran tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian fiskal. Menurutnya, APBD-P harus mampu menjawab persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.

"Di tengah tantangan musim kemarau yang meluas, instrumen Perubahan APBD 2026 ini memastikan ketersediaan alokasi anggaran yang memadai melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) serta program intervensi air bersih dan ketahanan pangan," kata Dinda sapaan akrab Wagub NTB.

Pemprov NTB juga menyiapkan anggaran untuk menghadapi kondisi darurat. Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat infrastruktur, menjaga pelayanan publik, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, Pendapatan Daerah dalam APBD-P 2026 ditargetkan Rp5,68 triliun, sedangkan Belanja Daerah mencapai Rp6,05 triliun.

Dengan struktur tersebut, APBD-P NTB 2026 mengalami defisit Rp369,61 miliar. Defisit ditutup melalui Pembiayaan Daerah sebesar Rp431,01 miliar.

Di sisi lain, Pemprov NTB diminta tidak lengah mengejar pendapatan daerah. Juru Bicara Banggar DPRD NTB Didi Sumardi mengatakan terdapat 30 isu strategis yang dibahas dalam proses penyusunan APBD-P 2026.

Banggar merekomendasikan Pemprov NTB melakukan mitigasi terhadap target pendapatan dan mengoptimalkan aset daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rekomendasi itu dinilai penting karena waktu pelaksanaan APBD 2026 tinggal menyisakan beberapa bulan. Pemprov NTB dituntut memastikan anggaran yang tersedia benar-benar bergerak untuk kebutuhan masyarakat.

Dinda menegaskan perbaikan tata kelola juga menjadi perhatian pemerintah. Penguatan Sistem Pengendalian Intern, manajemen risiko, optimalisasi PAD dan pengelolaan aset akan terus didorong untuk menjaga kesehatan fiskal daerah.

Dengan demikian, APBD-P 2026 tidak hanya menjadi instrumen menutup kebutuhan anggaran hingga akhir tahun. Anggaran tersebut juga diharapkan menjadi bantalan fiskal NTB menghadapi kekeringan dan berbagai kondisi darurat.