Bappeda Bima Siapkan Strategi Hadapi Banjir, Ini Langkahnya

RRI.CO.ID, Bima - Penataan Ibu Kota Kabupaten Bima di Woha tidak hanya diarahkan pada pembangunan pusat perdagangan dan fasilitas perkotaan. Pemerintah Kabupaten Bima juga memasukkan aspek mitigasi bencana sebagai bagian penting dalam rencana pengembangan kawasan.

Ancaman banjir dan persoalan air menjadi perhatian dalam penyusunan rencana aksi pembangunan Kawasan Strategis Lewamori dan penataan Ibu Kota Kabupaten Bima.

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bima di Ruang Rapat Utama Bappeda.

Rapat dipimpin Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman, SE., M.Si., didampingi Sekretaris Bappeda dan Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda.

Sejumlah OPD teknis turut hadir untuk memberikan masukan sesuai bidang masing-masing, termasuk Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta perangkat daerah terkait lainnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman menjelaskan, mitigasi banjir menjadi salah satu agenda yang perlu disiapkan secara serius mengingat kawasan Woha dan sekitarnya memiliki kerentanan terhadap ancaman hidrometeorologi.

Pemerintah daerah tidak ingin pengembangan kawasan perkotaan hanya berorientasi pada pembangunan gedung dan fasilitas fisik, sementara sistem perlindungan terhadap bencana belum disiapkan secara memadai.

"Rencana pembangunan kawasan diarahkan untuk memperhitungkan sistem pengendalian air sejak tahap perencanaan," kata Hariman.

Hariman menambahkan, beberapa langkah teknis yang menjadi bagian dari pembahasan antara lain pembangunan kolam retensi, kanal pelindung serta sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS).

"Kolam retensi direncanakan sebagai salah satu bagian dari upaya mengendalikan limpasan air ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi," ucapnya menegaskan.

Sementara kanal pelindung diperlukan untuk membantu mengarahkan dan mengendalikan aliran air agar tidak langsung menggenangi kawasan permukiman maupun pusat pemerintahan.

Sistem EWS juga dinilai penting, terutama pada kawasan yang memiliki keterkaitan dengan aliran Sungai Parado.

"Keberadaan sistem peringatan dini diharapkan dapat memberikan informasi lebih cepat kepada pemerintah dan masyarakat ketika terjadi peningkatan debit air atau kondisi yang berpotensi menimbulkan banjir," ujar Hariman.

Dengan informasi yang lebih cepat, langkah evakuasi dan pengamanan fasilitas publik dapat dilakukan lebih awal.

Rencana mitigasi tersebut juga diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan perkantoran bupati serta permukiman masyarakat yang berada di sekitar kawasan pengembangan.

"Bagi pemerintah daerah, pembangunan kawasan baru harus dibarengi dengan sistem perlindungan yang mampu menghadapi risiko bencana dalam jangka panjang," ucapnya menegaskan.

Hal ini menjadi semakin penting seiring rencana pengembangan Woha sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi Kabupaten Bima.

Semakin berkembang sebuah kawasan, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem drainase, pengelolaan air, ruang terbuka dan infrastruktur pengendali banjir. Karena itu, perencanaan mitigasi tidak dapat dilakukan secara parsial.

Setiap pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan kondisi topografi, pola aliran air, kapasitas drainase, kawasan resapan serta perubahan penggunaan lahan.

Selain persoalan banjir, keberlanjutan ketersediaan air juga menjadi bagian dari tantangan pengembangan kawasan.

Pertumbuhan pusat pemerintahan, perdagangan dan permukiman akan meningkatkan kebutuhan air masyarakat. Kondisi tersebut membutuhkan perencanaan yang mampu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air secara berkelanjutan.

Melalui koordinasi lintas OPD, Bappeda berupaya mengintegrasikan aspek kebencanaan dan lingkungan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan kawasan.

Pendekatan tersebut diharapkan membuat pembangunan Ibu Kota Kabupaten Bima tidak hanya memiliki wajah baru secara fisik, tetapi juga memiliki sistem perlindungan yang lebih kuat terhadap risiko bencana.

Pengembangan Kawasan Strategis Lewamori dan Ibu Kota Kabupaten Bima di Woha dengan demikian diarahkan sebagai pembangunan kawasan yang memperhitungkan kebutuhan masyarakat saat ini sekaligus tantangan yang mungkin dihadapi pada masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Bima di bawah kepemimpinan Bupati Ady Mahyudi dan Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy terus mendorong agar agenda pembangunan strategis daerah disiapkan secara terencana, terintegrasi dan memiliki manfaat jangka panjang.