Pemda Lombok Utara Lakukan PKS Payroll Gaji PPPK KLU dengan BPR NTB

RRI.CO.ID, Lombok Utara – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, mendorong peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tekanan fiskal akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.

Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui penguatan kerja sama dengan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB Perseroda sebagai mitra penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Lombok Utara.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lombok Utara dan Direktur Utama PT BPR NTB Perseroda, di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Senin 7 September. Penandatanganan disaksikan Sekretaris Daerah Lombok Utara, Sahabudin.

Sekda Lombok Utara Sahabudin mengatakan, kerja sama dengan BPR NTB tidak semata-mata berkaitan dengan layanan transaksi perbankan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan aset dan sumber pendapatan daerah.

Menurutnya, Pemkab Lombok Utara sebagai salah satu pemegang saham memiliki tanggung jawab untuk mendorong perkembangan bank milik daerah tersebut.

"Sebagai pemegang saham, kita memiliki kewajiban untuk membesarkan bank milik kita sendiri. Ketika cakupan layanan BPR NTB meluas, insya Allah usaha dan labanya akan meningkat," kata Sahabudin.

Ia menjelaskan, peningkatan kinerja dan laba BPR NTB pada akhirnya diharapkan memberikan dampak terhadap penerimaan dividen bagi pemegang saham. Dividen tersebut kemudian menjadi salah satu sumber PAD yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Sahabudin menyebut peningkatan dividen dari BUMD sebagai salah satu bentuk creative finance yang semakin penting di tengah kondisi fiskal daerah saat ini.

Pemkab Lombok Utara menghadapi tekanan fiskal setelah kebijakan efisiensi pemerintah pusat berdampak terhadap berkurangnya pendapatan transfer ke daerah hingga sekitar Rp200 miliar.

"Kita harus berterus terang, dividen itulah salah satu harapan kita di tengah kondisi fiskal yang menantang. Pengurangan transfer ratusan miliar itu pengaruhnya besar," ujarnya.

Karena itu, Sahabudin meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan perencanaan belanja secara lebih efisien, terukur, dan tepat sasaran.

Selain mendorong peningkatan dividen, kerja sama payroll PPPK dengan BPR NTB juga dinilai dapat memperluas basis layanan bank daerah tersebut di Lombok Utara.

Sahabudin membuka peluang agar ke depan mekanisme penggajian pegawai lainnya dapat dialihkan ke BPR NTB, sepanjang didukung peningkatan sarana, prasarana, serta sistem payroll yang mampu memberikan pelayanan secara andal.

"Ini adalah bagian dari upaya kita menjaga kesejahteraan pegawai sekaligus memperkuat fondasi keuangan daerah," katanya.