Kekeringan Makin Meluas di Lobar, Status Darurat Buka Jalan Penanganan Lebih Cepat

RRI.CO.ID, Lombok Barat — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai mempercepat langkah menghadapi ancaman kekeringan yang kian meluas. Perubahan status penanganan dari siaga menjadi darurat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengerahkan seluruh sumber daya guna menjamin kebutuhan air masyarakat di wilayah terdampak.

Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha meminta Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kekeringan tidak lagi bekerja secara parsial. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki keterkaitan diminta memperkuat koordinasi, terutama dalam memastikan pasokan air bersih dan air layak konsumsi bagi warga.

Arahan tersebut disampaikan Nurul Adha saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Kekeringan di Ruang Rapat Senggigi, Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis 10 September 2026.

Menurutnya, perubahan status menjadi darurat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah penanganan secara lebih cepat sesuai ketentuan yang berlaku.

“Karena status kita dari siaga naik menjadi darurat, ini membolehkan kita bekerja lebih cepat dalam penanganan kekeringan,” tegasnya.

Sejumlah wilayah Lombok Barat mulai merasakan tekanan akibat kekeringan. Kawasan bagian selatan, Batulayar, Gunungsari hingga Kuripan menjadi daerah yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah.

Nurul Adha juga mengingatkan agar persoalan air tidak hanya dilihat dari sisi kebutuhan rumah tangga. Kawasan pariwisata turut menjadi perhatian karena keterbatasan air berpotensi memengaruhi pelayanan masyarakat sekaligus aktivitas wisata.

“Ini bukan hanya persoalan masyarakat yang membutuhkan air bersih, tetapi juga harus kita antisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan potensi kebakaran,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu bergerak lebih cepat dalam memenuhi sarana pendukung penanganan di lapangan. Kebutuhan seperti tandon air, selang hingga kendaraan distribusi harus segera dipetakan berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.

Dalam situasi darurat, pemerintah daerah juga dapat mengoptimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Namun, penggunaan anggaran tersebut diminta benar-benar diarahkan pada kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.

“Kalau tandon yang dibutuhkan, segera beli tandonnya. Kalau selang yang dibutuhkan, segera beli selangnya. Mobil pun segera kita realisasikan,” ucapnya.

Karena itu, seluruh OPD diminta segera menyusun daftar kebutuhan secara terukur dan memastikan setiap dukungan yang diberikan benar-benar sampai kepada wilayah yang membutuhkan.

Nurul Adha menilai kecepatan birokrasi menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi kondisi darurat. Jangan sampai kebutuhan masyarakat telah teridentifikasi, tetapi proses realisasinya justru berjalan lambat.

“Sekarang saya minta kerja cepat dalam penanganan ini, sehingga cepat juga terealisasi anggaran kita untuk penanganan kekeringan,” katanya mengakhiri.