Taman Ayu dan Gapuk Perkuat Persiapan jelang Pilkades di Keterbatasan Anggaran

RRI.CO.ID, Lombok Barat — Persiapan pemilihan kepala desa (Pilkades) di sejumlah desa di Kabupaten Lombok Barat terus dimatangkan. Pemerintah desa bersama panitia penyelenggara mulai memastikan tahapan, kebutuhan anggaran, hingga kesiapan tempat pemungutan suara (TPS) agar pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa berjalan aman dan lancar.

Di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, persiapan Pilkades menjadi perhatian serius lantaran desa tersebut memiliki jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan TPS yang relatif banyak.

Kepala Desa Taman Ayu, Muhammad Tajudin, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi panitia, terlebih Pilkades kali ini merupakan pemilihan kepala desa untuk ketiga kalinya sejak Desa Taman Ayu berdiri.

"Jumlah DPT kita memang cukup banyak. Walaupun Taman Ayu ini tergolong desa baru, jumlah pemilihnya cukup besar karena sebelumnya wilayah ini masih berkaitan dengan Kebun Ayu dan Taman Ayu," kata Tajudin, Selasa 1 September 2026.

Menurutnya, pengalaman dalam dua pelaksanaan Pilkades sebelumnya menjadi modal penting bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif. Ia menilai potensi gesekan pada Pilkades kali ini relatif tidak tajam.

Tajudin menegaskan, pengendalian situasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa maupun panitia, tetapi juga para calon dan seluruh pendukungnya.

"Kontrol harus dilakukan masing-masing calon. Penguatan di tingkat dusun juga penting, termasuk komunikasi dengan seluruh stakeholder untuk menjaga emosi para pendukung," ujarnya.

Ia menilai para calon yang maju dalam kontestasi Pilkades sudah memiliki kedewasaan dalam berpolitik. Namun, menurutnya, dinamika justru lebih rentan muncul pada tingkat pendukung sehingga komunikasi harus terus dibangun sejak sebelum hari pemungutan suara.

"Kalau calon berani mencalonkan diri, tentu sudah dewasa dalam berpikir. Yang harus banyak kita komunikasikan justru pada ranah dukung-mendukung agar tidak berkembang menjadi persoalan," katanya.

Dari sisi kepanitiaan, Tajudin menyebut persiapan relatif berjalan baik. Sejumlah anggota panitia yang sebelumnya memiliki pengalaman dalam pelaksanaan Pilkades kembali dipercaya karena dinilai memahami teknis penyelenggaraan.

"Panitia cukup kuat karena sebagian memiliki pengalaman dari pelaksanaan sebelumnya. Kita berharap pengalaman itu bisa menjadi modal agar pelaksanaan sekarang berjalan maksimal," ucapnya.

Di tengah persiapan teknis tersebut, persoalan anggaran menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi pemerintah desa.

Tajudin menjelaskan, desa diwajibkan ikut mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pilkades. Kondisi tersebut menjadi tantangan karena kemampuan fiskal desa ikut terpengaruh oleh adanya pengurangan anggaran.

"Kendalanya tentu anggaran. Desa juga diwajibkan menganggarkan untuk pelaksanaan Pilkades, sementara kondisi anggaran desa sekarang mengalami pengurangan," katanya.

Ia menyebut komposisi pembiayaan Pilkades di Desa Taman Ayu masih menunggu penetapan dalam perubahan APBD. Namun, berdasarkan pengajuan sementara, porsi pembiayaan dari pemerintah daerah dan desa diperkirakan berada pada kisaran yang hampir berimbang.

"Kalau tidak salah, pengajuannya hampir fifty-fifty. Untuk bantuan dari daerah sekitar puluhan juta, sementara desa juga menyiapkan bagian yang cukup besar," ujar Tajudin.

Ia berharap dukungan anggaran yang tersedia dapat mencukupi seluruh kebutuhan penyelenggaraan sehingga keterbatasan fiskal tidak mengganggu tahapan Pilkades.

Persoalan serupa juga dirasakan Pemerintah Desa Gapuk. Kepala Desa Gapuk, Nurdin, mengatakan seluruh tahapan Pilkades di desanya mulai dilaksanakan sesuai regulasi.

Kepanitiaan disebut telah terbentuk dan saat ini tengah melakukan penyusunan kebutuhan anggaran berdasarkan pagu bantuan yang diterima dari pemerintah daerah.

"Alhamdulillah, sejauh ini tahapan sudah mulai berjalan sesuai regulasi. Kepanitiaan juga sudah rampung dan sekarang panitia sedang menyusun kebutuhan anggaran berdasarkan bantuan yang tersedia," kata Nurdin.

Namun, kebutuhan biaya penyelenggaraan Pilkades di Desa Gapuk jauh lebih besar dibandingkan dukungan anggaran yang diterima.

Nurdin menyebut Desa Gapuk memperoleh bantuan sekitar Rp31 juta dari pemerintah daerah. Sementara berdasarkan perhitungan panitia, kebutuhan pelaksanaan Pilkades untuk enam dusun mencapai sekitar Rp61 juta.

Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar Rp30 juta yang harus dicarikan solusinya oleh pemerintah desa.

"Kalau berbicara kekurangan, memang ada. Bantuan yang diterima sekitar Rp31 juta, sedangkan kebutuhan pelaksanaan mencapai kurang lebih Rp61 juta," ujarnya.

Kondisi tersebut membuat pemerintah desa harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program dan kegiatan yang sebelumnya direncanakan dalam anggaran desa.

Nurdin mengatakan langkah tersebut harus dilakukan agar pelaksanaan Pilkades tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan aspek teknis penyelenggaraan.

"Mau tidak mau kami harus melakukan formulasi ulang. Ada beberapa item kegiatan desa yang tidak bisa direalisasikan tahun ini demi memastikan Pilkades tetap berjalan lancar," katanya menegaskan.

Selain persoalan anggaran, Desa Gapuk juga menghadapi tantangan geografis dalam penyelenggaraan pemungutan suara.

Saat ini terdapat enam TPS yang disiapkan untuk melayani pemilih di enam dusun. Menurut Nurdin, jumlah tersebut masih tergolong minim jika mempertimbangkan bentang wilayah desa.

Ia bahkan menilai jumlah ideal TPS setidaknya delapan titik agar akses masyarakat menuju lokasi pemungutan suara lebih mudah.

"Untuk saat ini ada enam TPS dan termasuk yang paling sedikit. Dengan kondisi geografis desa yang cukup luas, idealnya minimal ada delapan TPS," ucapnya.

Keterbatasan jumlah TPS tersebut sebelumnya sempat menjadi pembahasan di tingkat masyarakat ketika kepanitiaan mulai dibentuk. Sebab, terdapat wilayah dusun dengan bentangan geografis cukup panjang yang berpotensi menyulitkan sebagian pemilih.

Karena itu, Pemerintah Desa Gapuk berharap masih terdapat peluang penambahan TPS apabila memungkinkan sesuai ketentuan penyelenggaraan Pilkades.

"Kami berharap ada pengembangan TPS untuk memudahkan dan melancarkan masyarakat menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai keterbatasan TPS justru berdampak pada rendahnya kehadiran wajib pilih," katanya mengakhiri.