Lahan Tidur di Karombo Berubah Jadi Ladang Tebu Penopang Ekonomi Warga

RRI.CO.ID, Dompu — Hamparan lahan yang sebelumnya terbengkalai di Desa Karombo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), kini mulai menunjukkan wajah berbeda. Tanah yang semula minim produktivitas perlahan berubah menjadi perkebunan tebu yang tidak hanya menghijaukan kawasan, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

Perubahan tersebut terlihat dari pertumbuhan luas areal tanaman tebu yang terus meningkat. Kepala Desa Karombo, Firman, mengatakan pengembangan tebu awalnya hanya dilakukan melalui percobaan di lahan beberapa hektare.

Namun, hasil yang dinilai menjanjikan membuat minat petani meningkat. Saat ini, luas tanaman tebu di Desa Karombo telah berkembang hingga lebih dari 100 hektare.

Menurut Firman, keputusan petani mengembangkan tebu tidak lepas dari pertimbangan biaya produksi dan peluang keuntungan. Dibandingkan sejumlah tanaman pangan seperti jagung, kebutuhan pupuk tebu relatif lebih rendah, yakni sekitar 400 hingga 500 kilogram per hektare.

Keuntungan juga menjadi salah satu alasan semakin banyak warga melirik komoditas tersebut. Dengan pengelolaan lahan sekitar 30 hingga 40 are, petani berpeluang memperoleh pendapatan bersih sekitar Rp15 juta hingga Rp20 juta, tergantung pola perawatan dan hasil produksi.

“Awalnya hanya beberapa hektare yang kami coba. Sekarang sudah berkembang lebih dari 100 hektare karena masyarakat melihat ada peluang ekonomi dari tanaman tebu,” ujar Firman. Selasa 1 September 2026.

Melihat perkembangan tersebut, Pemerintah Desa Karombo mendorong warga kembali memanfaatkan lahan yang selama ini kurang produktif.

Lahan yang dinilai tidak terlalu cocok untuk tanaman jagung diarahkan untuk dikembangkan menjadi areal tebu. Strategi itu dilakukan agar tanah yang sebelumnya tidak memberikan hasil ekonomi dapat kembali menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.

Langkah tersebut semakin kuat setelah terbangun kemitraan antara petani dengan PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS), perusahaan yang memiliki pabrik gula di wilayah tersebut.

Dalam pola kemitraan itu, perusahaan berperan melakukan sosialisasi sekaligus menyiapkan tenaga mitra untuk membangun komunikasi dan kerja sama operasional dengan petani.

Sementara pemerintah desa mengambil posisi sebagai penghubung di tingkat masyarakat. Pemerintah desa membantu menyampaikan informasi, mendata kebutuhan petani, serta menindaklanjuti komunikasi dengan perusahaan.

“Pemerintah desa membantu menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan perusahaan supaya kerja sama yang dibangun bisa berjalan dengan baik,” katanya menegaskan.

Di balik pertumbuhan areal tebu yang cukup pesat, persoalan baru muncul ketika memasuki masa panen.

Kapasitas penggilingan yang terbatas membuat PT SMS menetapkan batas penerimaan tebu hingga Oktober. Kondisi itu menjadi kekhawatiran bagi petani karena sebagian tanaman masih berada di lahan ketika batas penerimaan mulai mendekat.

Situasi tersebut semakin rumit karena kebutuhan tenaga panen meningkat pada waktu yang hampir bersamaan dengan musim panen jagung dan tembakau.

Akibatnya, ketersediaan buruh panen lokal menjadi terbatas. Sejumlah pemilik lahan akhirnya harus mendatangkan pekerja dari luar daerah, termasuk dari wilayah Pulau Lombok hingga Nusa Tenggara Timur.

Bagi petani Karombo, persoalan waktu panen bukan perkara sederhana. Jarak antara areal perkebunan dengan pabrik juga membuat biaya pengangkutan menjadi lebih besar.

Jika proses panen dan pengangkutan terlambat hingga melewati waktu yang ditentukan, petani berisiko kehilangan hasil dari tanaman yang telah dirawat selama berbulan-bulan.

“Kalau panennya terlambat, risikonya besar bagi petani karena tanaman sudah siap, tetapi belum tentu bisa segera dibawa ke pabrik,” ucapnya.

Meski mendatangkan tantangan di sektor produksi, masuknya pekerja dari luar daerah justru memberikan dampak ekonomi tambahan bagi masyarakat Karombo.

Para buruh panen biasanya tinggal selama beberapa bulan di sekitar wilayah tersebut. Kehadiran mereka meningkatkan aktivitas konsumsi masyarakat, terutama di warung-warung dan usaha mikro.

Perputaran ekonomi juga terasa pada sektor transportasi. Pemilik truk dan kendaraan angkutan lokal mendapatkan pekerjaan untuk membawa tebu dari lahan menuju pabrik.

Dengan demikian, aktivitas perkebunan tebu tidak hanya memberikan keuntungan langsung bagi pemilik lahan, tetapi turut menciptakan efek ekonomi bagi pelaku usaha lain di desa.

Agar pengembangan tebu tidak berhenti sebagai tren sesaat, Pemerintah Desa Karombo mendorong adanya dukungan lebih kuat dari pemerintah daerah dan pihak terkait.

Pertama, pemerintah daerah diharapkan dapat mengkaji kembali batas akhir penggilingan pada Oktober. Keluwesan waktu dinilai penting agar seluruh tanaman tebu masyarakat dapat terserap dan tidak berakhir rusak di lahan.

Kedua, pemerintah daerah diminta memfasilitasi komunikasi antara petani dan PT SMS mengenai harga pembelian tebu.

Kenaikan harga dinilai penting untuk membantu petani menghadapi tingginya ongkos angkut dan mobilisasi akibat lokasi lahan yang cukup jauh dari pabrik.

Ketiga, persoalan infrastruktur pengairan perlu mendapat perhatian serius.

Karombo sebenarnya memiliki potensi sumber air yang memadai. Namun, jaringan pengairan yang belum tertata optimal membuat potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung produktivitas pertanian.

Perbaikan irigasi diyakini dapat meningkatkan produktivitas tebu sekaligus memberikan manfaat bagi tanaman lain seperti jagung dan tembakau.

“Kalau irigasinya dibenahi, manfaatnya bukan hanya untuk tebu, tetapi juga bisa meningkatkan hasil pertanian masyarakat secara keseluruhan,” katanya mengakhiri.