Baru Lima Persen, Pemkab KLU Genjot Sertifikasi Tenaga Konstruksi

RRI.CO.ID, Lombok Utara— Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi di tengah masih rendahnya jumlah pekerja bersertifikat. Dari hasil pemetaan pemerintah daerah, tenaga konstruksi yang telah mengantongi sertifikat kompetensi baru sekitar lima persen dari kebutuhan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Pemkab KLU dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur.

Upaya itu salah satunya diwujudkan melalui Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Jenjang 4 Tahun 2026 yang dibuka Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri, Senin 31 Agustus 2026.

Kegiatan yang digagas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) KLU bekerja sama dengan Pembina Konstruksi Nusantara tersebut berlangsung di Angkringan Balap, Desa Medana.

Wakil Bupati Kusmalahadi mengatakan sertifikasi kompetensi harus dipandang sebagai bagian penting dalam memastikan tenaga kerja memiliki kemampuan sesuai bidang yang dikerjakan.

“Ini salah satu sertifikasi yang menjadi jaminan. Karena itu, sertifikat harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik,” kata Kusmalahadi.

Menurut dia, sertifikasi tidak boleh berhenti pada kepemilikan dokumen semata. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan harus benar-benar diterapkan ketika bekerja di lapangan.

Ia meminta peserta mengikuti seluruh tahapan pelatihan dengan serius sehingga sertifikat yang diperoleh nantinya mencerminkan kompetensi yang benar-benar dimiliki.

“Jangan hanya mendapatkan sertifikat, tetapi tunjukkan kompetensinya di lapangan. Ilmu yang didapat harus dicatat, dipahami, dan diaplikasikan,” ujarnya.

Kusmalahadi menilai peningkatan kapasitas tenaga konstruksi akan memberikan dampak langsung terhadap kualitas pelaksanaan pembangunan. Tenaga kerja yang memiliki kompetensi diharapkan mampu menjalankan pekerjaan sesuai standar, sekaligus mendukung terciptanya infrastruktur yang lebih baik.

Pemkab KLU, lanjutnya, akan berupaya menjalankan program peningkatan kompetensi secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.

“Kita ingin mempersiapkan mulai dari SDM maupun anggaran secara bertahap. Kita ingin tetap semangat, karena ilmu yang didapat hari ini harus benar-benar memberikan manfaat,” katanya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas PUPR-PKP KLU Bambang Gunawan mengatakan peningkatan kompetensi tenaga konstruksi merupakan bagian penting dalam memastikan pekerjaan infrastruktur berjalan sesuai standar.

Menurut Bambang, kualitas pembangunan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan pengawasan, tetapi juga oleh kemampuan tenaga yang melaksanakan pekerjaan di lapangan.

“Untuk memastikan kegiatan pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik, tentu dibutuhkan tenaga yang memiliki kompetensi di lapangan. Ini yang terus kami lakukan dari tahun ke tahun,” jelasnya.

Ia menyebutkan, Dinas PUPR-PKP KLU telah melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas dan sertifikasi tenaga konstruksi sejak 2018 hingga 2025.

Salah satunya pada 2025 melalui pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diikuti 50 peserta selama dua hari. Hari pertama diisi penyampaian materi, sedangkan hari kedua dilanjutkan dengan asesmen.

Bambang berharap pelatihan dan sertifikasi yang terus dilakukan dapat memperluas jumlah tenaga kerja konstruksi lokal yang memenuhi standar kompetensi.