Pemprov NTB Dorong Mataram dan Lombok Timur Percepat Pengentasan Kemiskinan

RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur menjadikan momentum hari jadi sebagai pemacu percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Kota Mataram tahun ini memasuki usia ke-33, sementara Lombok Timur merayakan hari jadi ke-131. Dua daerah dengan karakter berbeda itu dinilai memiliki posisi penting dalam menentukan laju pembangunan NTB.

Juru Bicara Pemprov NTB sekaligus Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan Mataram sebagai ibu kota provinsi tidak boleh hanya tumbuh secara fisik.

Menurut dia, pembangunan kota harus berujung pada peningkatan kualitas hidup warga. Pelayanan publik, ruang kota yang nyaman, akses ekonomi dan penanganan kemiskinan harus berjalan beriringan.

“Percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan ruang kota yang nyaman dan inklusif harus menjadi perhatian khusus,” kata Khalik kepada RRI, Senin 31 Agustus 2026.

Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan Kota Mataram pada 2025 berada di 7,15 persen, turun dari 8 persen pada 2024. Jumlah penduduk miskin juga turun menjadi sekitar 39,82 ribu orang.

Angka itu relatif lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan NTB yang pada Maret 2025 masih mencapai 11,78 persen atau sekitar 654,57 ribu orang.

Namun, Pria yang akrab disapa Aka itu mengingatkan angka agregat tidak selalu menggambarkan kondisi seluruh warga. Di kawasan pinggiran kota, persoalan kemiskinan bisa berkelindan dengan pendidikan, kondisi rumah, pekerjaan dan akses terhadap peluang ekonomi.

Karena itu, ia meminta tata kelola data kemiskinan terus diperbaiki. Digitalisasi bantuan sosial dinilai sudah menjadi langkah maju, tetapi ketepatan data penerima tetap menjadi kunci.

“Bantuan sosial yang sudah diturunkan Pemerintah Kota Mataram sudah mulai lebih tepat sasaran. Tetapi perlu peningkatan pada tata kelola data kita,” ujarnya.

Tantangan lebih besar dihadapi Lombok Timur. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, kabupaten ini memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di NTB.

BPS mencatat pada 2025 jumlah penduduk miskin Lombok Timur sekitar 173,79 ribu orang, dengan persentase kemiskinan 13,53 persen. Angka itu turun dari 14,51 persen pada 2024 atau sekitar 185,03 ribu orang.

Penurunan hampir satu poin persentase itu menjadi modal, tetapi sekaligus menunjukkan besarnya pekerjaan yang masih harus diselesaikan.

Aka mengatakan Lombok Timur memiliki modal ekonomi yang kuat. Pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan sumber daya manusia dapat menjadi penggerak pengurangan kemiskinan jika dikelola secara konsisten.

“Kalau Lombok Timur bisa keluar dari angka kemiskinan, misalnya setiap tahun turun satu sampai 1,5 persen, penurunannya di NTB juga sangat bagus,” katanya.

Menurut dia, penurunan kemiskinan Lombok Timur akan memberi dampak signifikan terhadap capaian NTB. Sebab, jumlah penduduk miskin di daerah tersebut merupakan yang terbesar di provinsi ini.

Karena itu, pembangunan Lombok Timur tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah perlu memastikan pertumbuhan tersebut menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkecil kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Aka juga menyoroti kebutuhan pembangunan infrastruktur di Lombok Timur, termasuk jalan yang masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah wilayah.

Dengan kemampuan fiskal daerah yang terbatas, pemerintah kabupaten diminta menyusun prioritas berdasarkan kebutuhan paling mendesak.

Program Desa Berdaya menjadi salah satu instrumen Pemprov NTB untuk membantu memperkuat pembangunan desa. Program tersebut diarahkan untuk memberikan dukungan tematik, termasuk pembangunan infrastruktur dan penguatan potensi ekonomi desa.

Bagi Pemprov NTB, keberhasilan Mataram dan Lombok Timur bukan hanya diukur dari panjang jalan yang terbangun, gedung yang berdiri atau pertumbuhan ekonomi yang tercatat. Ukuran akhirnya adalah apakah semakin sedikit warga yang hidup dalam kemiskinan dan semakin banyak masyarakat yang memiliki akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan dasar dan kesempatan ekonomi.

Mataram dengan statusnya sebagai ibu kota provinsi dituntut menghadirkan kota yang inklusif. Sementara Lombok Timur didorong memaksimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya untuk mengurangi jumlah warga miskin.

"Dua daerah ini punya peran penting. Kalau Mataram dan Lombok Timur bergerak cepat, dampaknya akan terasa terhadap pembangunan NTB secara keseluruhan," kata Khalik.