Pembangunan Desa Adat Sade Dimulai September 2026

RRI.CO.ID, Lombok Tengah – Komisi VIII DPR RI memastikan pemerintah pusat dan daerah bergerak mempercepat pemulihan Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, setelah kebakaran pada 22 Agustus 2026. Masa rekonstruksi ditargetkan mulai 3 September dan selesai kurang dari enam bulan.

Ketua Komisi VIII DPR RI H. Singgih Januratmoko mengatakan kunjungan kerja spesifik ke Desa Adat Sade bersama Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri pada Jumat, 28 Agustus 2026, dilakukan untuk memastikan penanganan korban dan pemulihan berjalan tepat sasaran.

“Khususnya di Desa Adat Sade, kami hadir bukan sekadar melihat kondisi pasca kebakaran, tapi kami memastikan negara hadir bersama masyarakat,” kata Singgih di Lombok Tengah.

Kebakaran tersebut berdampak pada 120 kepala keluarga atau sekitar 320 jiwa. Sebanyak 167 bangunan terbakar, terdiri atas 75 rumah adat, 69 art shop, serta sejumlah fasilitas ibadah dan pariwisata. Total kerugian ditaksir mencapai Rp35 miliar.

Dalam kunjungan itu, pemerintah pusat menyalurkan bantuan logistik darurat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai Rp325,77 juta dan paket sembako dari Kementerian Sosial senilai Rp314,20 juta.

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengatakan pemulihan tidak cukup hanya membangun kembali rumah dan fasilitas yang terbakar. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan keberlanjutan ekonomi warga, terutama para perajin yang kehilangan tempat usaha.

“Ketika 69 art shop terbakar, rantai ekonominya berhenti. Mudah-mudahan ada skema yang lebih baik lagi untuk memastikan keluarga yang memiliki usaha dari tempat ini bisa dibantu proses pemulihan ekonominya dengan segera,” ujar Atalia.

Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Agus Widodo mengatakan pemerintah juga menyiapkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang belum memiliki hunian sementara. Bantuan tersebut sekitar Rp600 ribu per bulan untuk setiap kepala keluarga.

“Dana Tunggu Hunian ini kurang lebih sekitar Rp600.000 per bulan per KK,” kata Agus.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengatakan Pemprov NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak hanya memprioritaskan pembangunan kembali kawasan yang terbakar. Pemulihan psikologis warga dan pengembalian dokumen kependudukan juga menjadi perhatian.

Pemprov NTB menyiapkan trauma healing, terutama bagi anak-anak korban kebakaran, agar mereka dapat kembali beraktivitas dan bersekolah.

Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah untuk menerbitkan kembali dokumen kependudukan warga yang ikut terbakar.

“Akta keluarga dan dokumen kependudukan warga diterbitkan kembali, karena ini menjadi modal utama mereka melanjutkan kehidupannya,” ujar Indah.

Pemulihan Desa Adat Sade akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah pusat, Pemprov NTB, dan Pemkab Lombok Tengah. Pemerintah menargetkan proses tersebut tidak hanya mengembalikan kondisi fisik kawasan, tetapi juga memulihkan aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat terdampak.