Sosiolog Unram Ingatkan Dampak Salah Desil terhadap Bantuan Sosial Masyarakat

RRI.CO.ID, Mataram - Penetapan desil masyarakat yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru. Warga yang semestinya masuk kelompok penerima bantuan justru dapat kehilangan hak karena tercatat dalam kelompok ekonomi yang lebih tinggi.

Koordinator Program Studi Sosiologi Universitas Mataram, Arif Nasrullah, mengatakan klasifikasi desil pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, yakni membantu pemerintah menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan. Persoalan muncul ketika klasifikasi tersebut tidak menggambarkan keadaan warga yang sebenarnya.

"Yang pertama terkait fenomena desil yang sedang heboh di masyarakat, niatan pemerintah untuk membuat klasifikasi pada masyarakat niatnya bagus. Untuk bisa membedakan mana yang berhak mendapatkan bantuan, mana yang tidak," jelasnya, Jumat 28 Agustus 2026.

Di lapangan, menurut Arif, terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas tetapi justru masuk desil tinggi. Akibatnya, mereka dapat terlepas dari sejumlah program bantuan yang sebelumnya menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Masalah itu tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial. Arif menyebut sektor pendidikan juga berpotensi terkena dampaknya, terutama bagi mahasiswa yang bergantung pada beasiswa atau bantuan pendidikan.

"Yang paling besar memang dampaknya di ekonomi, tapi tidak menutup juga akan merambat ke pendidikan karena ada beberapa kasus mahasiswa gara-gara muncul desil kemudian desilnya desil 10 yang seharusnya dia mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik itu beasiswa ataupun bantuan pendidikan akhirnya tidak dapat lagi," katanya.

Kondisi tersebut, lanjut Arif, dapat memunculkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Warga yang merasa berada dalam kondisi sulit akan mempertanyakan mengapa dirinya tidak lagi mendapatkan bantuan, sementara penentuan tersebut didasarkan pada data yang menurut mereka tidak sesuai.

Jika tidak segera diperbaiki, kesalahan klasifikasi justru dapat memperberat kondisi kelompok masyarakat yang sudah rentan secara ekonomi.

"Yang seharusnya dia mendapatkan hak bantuan hanya gara-gara data yang salah. Kemudian dia tidak bisa mendapatkan bantuan lagi sehingga ini kan menyebabkan akhirnya yang miskin akan semakin miskin dan yang kaya akan semakin kaya," ujarnya.

Arif menilai pemerintah perlu memastikan mekanisme koreksi data benar-benar mudah diakses dan dapat merespons keberatan masyarakat dengan cepat. Hal ini penting agar kesalahan administrasi tidak berujung pada hilangnya hak masyarakat atas bantuan yang seharusnya mereka terima.

Ia juga menilai masyarakat perlu mengetahui jalur yang dapat ditempuh ketika klasifikasi desil yang diterima tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga.

Persoalan ketepatan data, menurut Arif, menjadi penting karena desil kini memiliki konsekuensi langsung terhadap akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah.