Gubernur Iqbal: Rekonstruksi Desa Adat Sade Harus Libatkan Masyarakat

RRI.CO.ID, Lombok Tengah — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal menegaskan rekonstruksi Desa Adat Sade, Lombok Tengah, pascakebakaran harus berbasis masyarakat dan mengutamakan keaslian kawasan adat. Pernyataan itu disampaikan Iqbal saat mengunjungi Desa Adat Sade, Rabu, 26 Agustus 2026, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK NTB Sinta M. Iqbal dan Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri.

Iqbal mengatakan kebakaran yang melanda Sade tidak bisa ditangani seperti kebakaran permukiman biasa. Menurut dia, Sade merupakan situs sejarah dan budaya sehingga rekonstruksi harus mengembalikan kawasan sedekat mungkin dengan bentuk aslinya.

“Ini bukan sekadar kebakaran biasa. Ini kebakaran yang terjadi terhadap situs sejarah penuh budaya,” kata Iqbal.

Karena itu, pemerintah tidak ingin terburu-buru membangun kembali bangunan yang rusak tanpa terlebih dahulu menyepakati konsep bersama masyarakat adat. Warga, kata Iqbal, harus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan rekonstruksi.

“Arah rekonstruksi ini harus berbasis masyarakat. Masyarakat ikut menentukan arah rekonstruksi dan terlibat langsung dalam proses rekonstruksi,” ujarnya.

Rekonstruksi nantinya tetap mempertahankan karakter asli Sade, namun dilengkapi aspek keselamatan. Pemerintah mempertimbangkan pembangunan sistem proteksi kebakaran, seperti hidran dan alat pemadam api ringan (APAR), serta pembenahan sirkulasi kawasan.

Selain itu, muncul opsi menata kembali fungsi kawasan. Area inti Sade tetap dipertahankan sebagai ruang budaya, ekonomi, dan pariwisata, sementara tempat tinggal masyarakat dapat disiapkan di luar kawasan inti. Namun, opsi tersebut masih akan dibahas bersama masyarakat adat.

Iqbal juga meminta kawasan bekas kebakaran untuk sementara diamankan karena masih terdapat material yang berpotensi membahayakan. Penyaluran bantuan pun diminta melalui posko agar tidak mengganggu proses penanganan di lokasi.

Menurut Iqbal, Sade memiliki nilai yang jauh lebih luas daripada sekadar kawasan permukiman. “Sade bukan lagi hanya milik warga. Ini milik NTB, milik Indonesia,” katanya.

Ia meminta proses rekonstruksi tidak dipaksakan hanya untuk mengejar agenda pariwisata atau MotoGP. Pemerintah, kata dia, akan lebih dulu menyepakati arah penataan sebelum menentukan sumber pembiayaan.

“Kesepakatannya kita tentukan dulu arahnya. Setelah itu baru kita pikirkan pelan-pelan dari mana sumber pembiayaannya,” ujar Iqbal.