Kaget Masuk Desil 10, Warganet Ramai Curhat di Medsos

RRI.CO.ID, Mataram: Linimasa Threads dan X beberapa hari terakhir diramaikan warganet yang membagikan tangkapan layar hasil pengecekan status kesejahteraan mereka lewat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Bukannya lega, banyak yang justru kaget dan bingung usai mendapati dirinya masuk kelompok desil 9 atau bahkan desil 10, kategori tertinggi dalam sistem klasifikasi kesejahteraan pemerintah.

Keluhan yang muncul cukup beragam. Ada warganet bergaji setara upah minimum regional (UMR) yang tercatat desil 10, ada pula yang masih tinggal di rumah kontrakan dan belum punya kendaraan pribadi, tapi tetap masuk kelompok kesejahteraan paling atas. Rasa heran ini banyak dituangkan lewat unggahan santai bernada sindiran, mempertanyakan kapan dan bagaimana proses survei yang mendasari penempatan status tersebut.

Desil Itu Apa, Sebenarnya?

Ramainya perbincangan ini membuat istilah "desil" mendadak jadi kosakata sehari-hari, meski tidak semua orang paham betul artinya. Dikutip dari laman resmi Cek Bansos Kemensos, desil adalah kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi, mulai dari pekerjaan dan pendidikan individu, kondisi rumah dan daya listrik, hingga kepemilikan aset.

Ada sepuluh kelompok desil, masing-masing mewakili 10 persen keluarga di Indonesia. Desil 1 menandakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah, sementara desil 10 adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen tertinggi. Semakin tinggi angka desilnya, semakin kecil pula peluang keluarga tersebut menerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Tabel Viral Nominal Pengeluaran Ternyata Hoaks

Di tengah ramainya kebingungan warganet, sempat pula beredar infografis bertajuk "Sistem Desil Terbaru 2026" yang mencantumkan nominal pengeluaran spesifik untuk tiap kelompok desil, misalnya desil 1 disebut berpengeluaran di bawah Rp480 ribu per bulan, sementara desil 10 di atas Rp12 juta.

Kementerian Sosial (Kemensos) lewat akun Instagram resmi Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial menegaskan infografis tersebut bukan produk resmi pemerintah. Kemensos menjelaskan bahwa DTSEN sama sekali tidak mengategorikan masyarakat berdasarkan besaran pengeluaran per kapita per bulan, dan Badan Pusat Statistik (BPS) pun tidak pernah mempublikasikan angka pengeluaran berdasarkan kelompok desil semacam itu.

"Bijak bermedia sosial dimulai dari satu langkah sederhana: cek sumbernya sebelum membagikannya," tulis Kemensos.

Fenomena di Balik Layar: Insentif untuk "Terlihat Miskin"

Menariknya, semakin ketat sistem desil ini memengaruhi akses bansos, subsidi energi, hingga penentuan Uang Kuliah Tunggal, semakin besar pula dorongan sebagian rumah tangga untuk berupaya tampak lebih miskin dari kondisi ekonomi sesungguhnya. Fenomena ini bahkan terfasilitasi lewat fitur Usul-Sanggah pada Aplikasi Cek Bansos, tempat warga bisa mengajukan narasi kondisi ekonominya secara lebih rinci lengkap dengan foto rumah.

Di sisi lain, data BPS menunjukkan rasio Gini Indonesia pada Maret 2026 tercatat 0,368, sedikit naik dibanding September 2025 yang sebesar 0,363, meski tingkat kemiskinan nasional justru menurun menjadi 8,07 persen. Kombinasi ketimpangan relatif yang naik dengan angka kemiskinan absolut yang turun inilah yang membuat sistem desil, yang pada dasarnya mengukur posisi relatif antarkeluarga, menjadi begitu sensitif dan mudah memicu perdebatan di media sosial.