Desil DTSEN Picu Keluhan Warga, Dinsos Loteng Buka Ruang Koreksi Data

RRI.CO.ID, Lombok Tengah — Perubahan klasifikasi desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN mulai menimbulkan keluhan di tengah masyarakat Lombok Tengah. Sejumlah warga mempertanyakan perubahan status desil mereka karena berdampak pada bantuan sosial yang sebelumnya diterima.

Kepala Dinas Sosial Lombok Tengah, H. Masnun, mengakui persoalan tersebut telah memunculkan gejolak di masyarakat. Bahkan, pihaknya menerima laporan warga yang secara kondisi ekonomi dinilai tidak layak, namun dalam DTSEN justru tercatat pada desil tinggi.

Masnun menyebut persoalan desil bukan hanya terjadi di Lombok Tengah, melainkan menjadi persoalan nasional karena seluruh program bantuan pemerintah kini mengacu pada DTSEN.

Menurutnya, perubahan desil dapat dipengaruhi berbagai data yang terbaca dalam sistem, termasuk kepemilikan aset maupun aktivitas transaksi pada rekening. Kondisi tersebut tidak selalu menggambarkan keadaan ekonomi masyarakat yang sebenarnya.

Karena itu, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dipersilakan mengajukan klarifikasi dan penurunan desil melalui pemerintah desa atau kelurahan.

Pengajuan harus disertai bukti kondisi tempat tinggal, seperti foto bagian depan rumah, ruang tamu dan kamar mandi, serta surat keterangan dari desa atau kelurahan. Dokumentasi tersebut juga harus dilengkapi titik koordinat dan kemudian diunggah oleh operator.

Masnun mencontohkan, pihaknya pernah menerima laporan warga yang kondisi rumahnya dinilai tidak layak, namun tercatat dalam desil sembilan.

“Ini banyak temuan, sehingga terjadi gejolak di bawah. Ada yang kondisi rumahnya seperti ini, masa masuk desil sembilan,” kata Masnun.

Ia menegaskan, Dinsos tidak dapat melakukan perubahan desil secara langsung. Proses koreksi harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam sistem DTSEN dan didukung hasil verifikasi kondisi warga.

Sementara berdasarkan data hingga Agustus 2026, Lombok Tengah mencatat 63.014 keluarga berada pada desil satu, 54.691 keluarga desil dua, 41.603 keluarga desil tiga, dan 38.224 keluarga desil empat.

Selanjutnya, 23.778 keluarga tercatat pada desil lima, sedangkan kelompok desil enam hingga sepuluh mencapai 149.921 keluarga.

Pihaknya berharap masyarakat yang merasa mengalami ketidaksesuaian data tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi segera menggunakan jalur klarifikasi agar kondisi sosial ekonomi mereka dapat diverifikasi dan data yang digunakan untuk penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.