Bank NTB Syariah Gandeng PT Wira Karitas, Perkuat Pembiayaan KUR bagi PMI

RRI.CO.ID, Mataram — PT Bank NTB Syariah menjalin kerja sama dengan PT Wira Karitas melalui penandatanganan kerja sama penjaminan penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan bagi calon PMI sekaligus mendorong penempatan tenaga kerja migran yang lebih aman, mudah dan bermartabat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Aidy Furqon, mengatakan kemudahan akses pembiayaan menjadi salah satu kunci untuk menekan persoalan PMI, termasuk keberangkatan melalui jalur nonprosedural. Menurutnya, kesulitan pembiayaan selama ini menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian calon PMI memilih jalan pintas untuk mendapatkan biaya keberangkatan.

“Tujuan utama program ini membantu memfasilitasi kemudahan akses pembiayaan dan akses untuk mencari ruang kerja. Salah satu sumber persoalan tenaga kerja kita adalah masalah pembiayaan,” ujar Aidy, Rabu 19 Agustus 2026.

Ia menyebut program KUR PMI yang mulai dijalankan pada Agustus ini diharapkan tidak hanya menyasar calon PMI yang akan berangkat ke luar negeri. PMI yang sudah bekerja di luar negeri juga diharapkan dapat memperoleh akses pembiayaan untuk mengembangkan kehidupan ekonominya setelah bekerja.

“Yang sudah stay pun diberi kesempatan difasilitasi oleh Bank NTB. Misalnya ingin punya toko, rumah atau lahan, Bank NTB bisa memfasilitasi,” katanya.

Aidy menegaskan pemerintah daerah terus berupaya memangkas berbagai hambatan yang dihadapi PMI. Kemudahan pembiayaan dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan calon PMI terhadap sumber pembiayaan informal yang berbiaya tinggi.

Direktur Utama PT Bank NTB Syariah, Nazaruddin, mengatakan kerja sama tersebut merupakan bagian dari komitmen Bank NTB Syariah sebagai bank pembangunan daerah untuk menggarap potensi ekonomi lokal, termasuk sektor PMI yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian NTB.

Ia menyebut NTB merupakan salah satu daerah dengan jumlah pengiriman PMI yang tinggi. Karena itu, Bank NTB Syariah menilai pembiayaan PMI memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.

“Kami sangat antusias karena potensinya besar sekali,” kata Nazaruddin.

Nazaruddin menjelaskan skema pembiayaan PMI dirancang agar proses pengajuan dapat dilakukan secara lebih mudah. Namun, persoalan yang masih menjadi perhatian adalah status calon penerima pembiayaan dalam sistem perbankan, terutama apabila memiliki riwayat pembiayaan bermasalah.

Ia menambahkan, Bank NTB Syariah juga tengah menyiapkan berbagai model pembiayaan untuk menyesuaikan kebutuhan PMI, termasuk pembiayaan untuk penempatan kerja dengan masa persiapan yang berbeda-beda. Selain itu, Bank NTB Syariah sedang memproses kerja sama dengan perbankan lain untuk memperkuat skema pembiayaan PMI melalui mekanisme yang lebih luas.

“Ini langkah pertama. Langkah besarnya nanti ketika kami selesai MOU dan PKS dengan Maybank,” ujarnya.

Nazaruddin juga mengungkapkan adanya rencana dukungan pemerintah daerah berupa subsidi margin pembiayaan sehingga PMI diharapkan dapat lebih ringan dalam melakukan pembayaran.

Sementara itu, Direktur Utama PT Wira Karitas, Maria Ginting, BSc, menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah daerah, perbankan dan perusahaan penempatan PMI dapat menciptakan ekosistem penempatan tenaga kerja migran yang lebih terintegrasi.

Maria mengaku telah berkecimpung dalam penempatan PMI di NTB selama sekitar 26 tahun. Ia menilai kemitraan tersebut menjadi momentum penting karena seluruh pemangku kepentingan dapat menjalankan peran masing-masing.

“Ini baru pertama kali kita bisa berdiri sejajar seperti ini. Bagaimana kita mengucapkan terima kasih terutama kepada Pak Gubernur atas perhatian terhadap PMI sehingga membuat kita dipandang sebagai pekerjaan yang terhormat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembiayaan menjadi salah satu kendala utama untuk meningkatkan kualitas penempatan PMI ke sektor-sektor pekerjaan yang membutuhkan keterampilan lebih tinggi.

Selama ini, sebagian besar penempatan PMI yang dilakukan PT Wira Karitas berada di Malaysia, terutama pada sektor yang minim biaya penempatan. Ke depan, pihaknya ingin memperluas penempatan ke sektor hospitality, perhotelan, pengelasan dan konstruksi dengan standar keterampilan serta pendapatan yang lebih tinggi.

“Dengan adanya bantuan pembiayaan ini, kita akan membuka pekerjaan lebih besar lagi dengan negara yang lebih baik dan pekerjaan yang lebih skill,” katanya.

Maria juga menyoroti praktik pembiayaan dengan bunga tinggi yang dapat membebani calon PMI. Karena itu, kehadiran pembiayaan melalui perbankan dinilai menjadi solusi penting agar calon PMI tidak terjebak pada rentenir atau pinjaman dengan biaya yang memberatkan.

Di sisi lain, Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB, Kadir, S.Pd., menilai program tersebut sejalan dengan kebijakan nasional dalam memberikan kemudahan bagi calon PMI sekaligus mencegah mereka terjebak dalam pembiayaan informal. Menurutnya, akses pembiayaan yang mudah dan sesuai prosedur dapat mendorong masyarakat memilih jalur penempatan resmi.

“Harapannya, salah satunya tentu membantu dan menghindarkan teman-teman PMI dari rentenir dan lain sebagainya. Bahkan mencegah masyarakat agar bekerja sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah,” ujar Kadir.

Ia menilai sinergi antara Disnakertrans NTB, Bank NTB Syariah, perusahaan penempatan dan BP3MI menjadi fondasi penting untuk memperkuat perlindungan PMI sejak tahap persiapan hingga keberangkatan.

Dengan adanya skema pembiayaan tersebut, pemerintah berharap calon PMI tidak lagi menjadikan keterbatasan biaya sebagai alasan untuk menempuh jalur nonprosedural. Di saat yang sama, akses pembiayaan yang lebih murah diharapkan mampu meningkatkan kualitas penempatan dan membuka peluang bagi PMI NTB untuk bekerja pada sektor yang lebih terampil dengan pendapatan yang lebih baik.

Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan martabat PMI, dari sekadar pencari kerja di luar negeri menjadi tenaga kerja migran yang memperoleh perlindungan, akses pembiayaan dan kesempatan ekonomi secara lebih layak.