RS Mutiara Sukma jadi Model Rumah Sakit dengan Layanan Unggulan Ibu, Anak, dan Lansia

RRI.CO.ID, Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menjadikan Rumah Sakit Mutiara Sukma Provinsi NTB sebagai model pengembangan rumah sakit dengan tata kelola dan standar pelayanan tinggi. Rumah sakit tipe C itu diarahkan memiliki layanan unggulan untuk ibu, anak, dan lansia. Hal tersebut disampaikan Iqbal saat membuka Survei Akreditasi Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) untuk Rumah Sakit Umum dan Khusus Tipe C dan D di RS Mutiara Sukma, Selasa, 18 Agustus 2026.

Menurut Iqbal, akreditasi tidak boleh dipandang sebatas pemenuhan persyaratan administratif. Proses tersebut harus menjadi instrumen untuk memastikan tata kelola rumah sakit berjalan baik dan mutu pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.

“Buat saya, saya sangat concern dengan tata kelola, manajemen, dan pelayanan yang baik di rumah sakit, karena ini adalah pelayanan dasar,” kata Iqbal.

Pemprov NTB saat ini mengelola lima rumah sakit. Sebagian besar telah memiliki akreditasi dan klasifikasi yang baik. Namun, Iqbal ingin seluruh rumah sakit milik pemerintah provinsi memiliki tata kelola yang kuat dan peta jalan pengembangan yang jelas.

RS Mutiara Sukma dipilih sebagai salah satu model karena dinilai memiliki perjalanan transformasi yang signifikan. Rumah sakit yang sebelumnya berstatus rumah sakit khusus kejiwaan itu kini dikembangkan menjadi rumah sakit umum.

“Saya memilih Rumah Sakit Mutiara Sukma sebagai model,” ujar Iqbal.

Ia menargetkan RS Mutiara Sukma berkembang sebagai rumah sakit yang tidak harus berukuran besar, tetapi memiliki standar pelayanan tinggi. Konsep itu ia sebut sebagai butik hospital.

“Harapan saya, Mutiara Sukma menjadi butik hospital, rumah sakit yang tidak terlalu besar tetapi memiliki standar pelayanan yang tertinggi di NTB,” katanya.

Iqbal meminta arah pengembangan RS Mutiara Sukma konsisten pada tiga kelompok layanan, yakni ibu, anak, dan lansia. Pengembangan rumah sakit, menurut dia, harus memiliki target yang terukur dan berkelanjutan.

“Semua arah perkembangannya harus konsisten pada tiga target tersebut,” ujarnya.

Untuk memperkuat pengawasan, Pemprov NTB tidak banyak mengubah komposisi manajemen rumah sakit. Pemerintah justru menambah unsur pengawasan dengan menempatkan Kepala Bappeda NTB dan Kepala Dinas Sosial NTB dalam jajaran Dewan Pengawas.

Kepala Bappeda diharapkan memastikan pengembangan rumah sakit berjalan berdasarkan peta jalan dan perencanaan yang terukur. Adapun Kepala Dinas Sosial diharapkan memperkuat keterhubungan rumah sakit dengan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran layanan sosial.

“Link and match antara Rumah Sakit Mutiara Sukma dengan Pemprov ini sangat penting bagi saya,” kata Iqbal.

Selain layanan ibu, anak, dan lansia, Iqbal mendorong RS Mutiara Sukma menjadi salah satu pusat pemeriksaan kesehatan calon pekerja migran asal NTB.

NTB merupakan salah satu daerah dengan jumlah pekerja migran yang besar. Karena itu, Iqbal ingin hasil pemeriksaan kesehatan calon pekerja migran dari NTB memiliki kredibilitas dan dapat diakui negara tujuan.

Salah satu rencana yang tengah didorong ialah kerja sama RS Mutiara Sukma dengan lembaga pemeriksaan kesehatan pekerja migran di Malaysia, termasuk FOMEMA.

Dengan skema tersebut, calon pekerja migran diharapkan cukup menjalani pemeriksaan kesehatan satu kali dengan hasil yang diakui oleh Indonesia dan negara tujuan.

“Harapan saya, setiap TKI yang pergi ke Malaysia cukup diperiksa sekali, tetapi hasilnya sudah mutually recognized atau saling diakui,” ujar Iqbal.

Ia berharap pola tersebut dapat menjadi proyek percontohan yang kemudian dikembangkan untuk pemeriksaan pekerja migran tujuan Jepang, Korea, dan negara lainnya.

Direktur RS Mutiara Sukma NTB, dr. Wiwin Nurhasida, mengatakan survei akreditasi menjadi bagian dari penilaian terhadap tata kelola, peningkatan mutu, dan keselamatan pasien.

Ia berharap proses tersebut tidak hanya menghasilkan penilaian, tetapi juga transfer pengetahuan dan penguatan budaya mutu di lingkungan rumah sakit.

Wiwin mengatakan seluruh civitas hospitalia siap mengikuti proses akreditasi dengan semangat pelayanan prima.

“Akreditasi ceria, mudah, menyenangkan dan insyaallah paripurna,” kata Wiwin.

Sementara itu, Iqbal meminta seluruh jajaran RS Mutiara Sukma menyampaikan kondisi rumah sakit secara faktual kepada tim surveior. Ia menilai akreditasi justru akan lebih bermanfaat jika rumah sakit terbuka mengenai kelebihan maupun aspek yang masih perlu diperbaiki.

Menurut Iqbal, rumah sakit tidak perlu mengklaim telah sempurna. Yang lebih penting adalah menunjukkan bahwa proses pembenahan berjalan konsisten.

“Belum sempurna, tetapi Mutiara Sukma sudah berada di jalur yang benar,” ujarnya.

Pemprov NTB, kata Iqbal, akan terus mengawal transformasi RS Mutiara Sukma agar peningkatan tata kelola dan kualitas pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat, terutama perempuan, anak, dan lansia.