Wabup Lobar Nurul Adha Tegaskan Proyek Menyentuh Rakyat Tetap Berjalan

RRI.CO.ID, Lombok Barat — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memastikan proyek pembangunan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas, meski pemerintah daerah melakukan penyesuaian dan pergeseran anggaran dalam APBD murni.

Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, mengatakan kebijakan pergeseran anggaran tidak serta-merta menghentikan seluruh program pembangunan. Menurutnya, proyek yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat akan tetap dipertahankan dan dilanjutkan.

“Jadi proyek-proyek tetap berjalan. Saya sudah sampaikan, bahkan sudah ada komunikasi juga dengan teman-teman DPR terkait pergeseran dari APBD murni yang sebelumnya sudah dilakukan beberapa kali,” ujar Nurul Adha. Senin 17 Agustus 2026.

Ia menegaskan, pemerintah daerah bersama DPRD Lombok Barat akan memilah kembali program berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat. Anggaran untuk kegiatan yang dinilai tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan warga dapat ditunda untuk dibahas lebih lanjut.

Sebaliknya, pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar dan akses masyarakat akan tetap menjadi perhatian. Salah satu contohnya adalah perbaikan sejumlah ruas jalan yang kondisinya mengalami kerusakan dan mengganggu mobilitas warga.

“Pergeseran yang dilakukan dari APBD murni, kalau menyentuh kebutuhan rakyat, kita lanjutkan. Yang tidak menyentuh rakyat, kita pending untuk kita bahas ulang bersama DPR,” katanya menegaskan.

Nurul Adha mencontohkan kondisi ruas jalan dari Jereneng menuju Parampuan yang masih ditemukan sejumlah titik berlubang dan mengalami kerusakan. Menurutnya, kondisi tersebut harus segera mendapat penanganan karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.

“Seperti jalan-jalan yang memang dibutuhkan. Saya contohkan dari Jereneng ke Parampuan, cukup banyak bagian yang rusak, berlubang dan sebagainya. Nah, ini harus kita lanjutkan,” ucapnya.

Ia memastikan pembangunan tidak berhenti hanya karena adanya penataan kembali anggaran. Pemerintah akan mengutamakan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak.

“Kuncinya adalah yang menyentuh rakyat kita lanjutkan. Yang tidak menyentuh, kita pending untuk dibahas ulang,” katanya.

Menurut Nurul Adha, sejumlah proyek bahkan telah memasuki tahap pelaksanaan pada tahun ini. Karena itu, pemerintah daerah berupaya menjaga agar program prioritas tetap berjalan dengan menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.

Kebijakan tersebut, kata dia, merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara disiplin anggaran dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Setiap pergeseran anggaran diharapkan tidak mengorbankan kepentingan warga yang menjadi penerima manfaat utama pembangunan.

“Yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan memang harus dikerjakan tahun ini, kita lanjutkan. Sudah ada juga proyek yang mulai dikerjakan,” katanya mengakhiri.