Warga Miskin Jadi Prioritas, Lombok Barat Tambah Anggaran Kesehatan Rp70 Miliar

RRI.CO.ID, Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperkuat komitmennya terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat dengan menambah anggaran pelayanan kesehatan bagi warga miskin hingga mencapai Rp70 miliar pada Anggaran Perubahan 2026.

Kebijakan tersebut menjadi penegasan bahwa keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi alasan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lambat ataupun tidak maksimal.

Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, mengatakan pemerintah daerah sebelumnya telah menyiapkan sekitar Rp60 miliar untuk kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Melalui anggaran perubahan, nilai tersebut kembali ditingkatkan menjadi Rp70 miliar.

“Pemerintah Lombok Barat telah menganggarkan sekitar Rp60 miliar dan pada anggaran perubahan ini kita tambah lagi menjadi Rp70 miliar,” kata Nurul Adha saat memberikan sambutan sebelum melepas kegiatan Jalan Sehat di Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Minggu 23 Agustus 2026.

Menurutnya, tambahan anggaran tersebut bukan sekadar peningkatan alokasi belanja daerah. Lebih dari itu, pemerintah ingin memastikan masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi sulit tetap memperoleh akses layanan kesehatan secara layak.

Nurul Adha menegaskan pelayanan kesehatan harus diberikan dengan cepat, terutama kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan penanganan. Ia meminta tidak ada warga yang terabaikan hanya karena datang dari keluarga kurang mampu.

“Saya minta kepada kepala puskesmas, rumah sakit dan seluruh jajaran harus memberikan layanan kesehatan yang cepat kepada masyarakat. Jangan melihat masyarakat begitu miskin kemudian tidak diperhatikan dengan cepat,” tegasnya.

Ia juga meminta seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Lombok Barat mengedepankan prinsip keadilan. Status sosial dan kondisi ekonomi, kata dia, tidak boleh menjadi pembeda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagi Nurul Adha, keberpihakan terhadap warga miskin merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, tambahan anggaran kesehatan diharapkan mampu memperkuat kualitas sekaligus mempercepat akses pelayanan.

“Beginilah cara kita, Insya Allah, supaya Lombok Barat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih didahulukan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ucapnya.

Ia berharap dukungan anggaran tersebut diikuti dengan peningkatan respons seluruh jajaran kesehatan, mulai dari puskesmas, rumah sakit hingga tenaga kesehatan di lapangan.

Pelayanan yang cepat, adil dan tidak diskriminatif, menurutnya, menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat miskin tetap memperoleh haknya. Langkah tersebut sekaligus menjadi wujud kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

“Pelayanan kesehatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, khususnya mereka yang kurang mampu,” katanya menegaskan.

Nurul Adha mengatakan pemerintah daerah akan terus mendorong agar kebijakan pelayanan publik tidak berhenti pada pengalokasian anggaran, tetapi benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kalau pemerintah hadir dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat serta adil, di situlah manfaat pembangunan bisa dirasakan,” katanya mengakhiri.