Pemkab Lombok Barat Bongkar Kunci Penguatan Demokrasi lewat Indikator IDI

RRI.CO.ID, Lombok Barat — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus mendorong penguatan kualitas demokrasi daerah dengan membangun koordinasi yang lebih solid antarlembaga. Upaya tersebut dilakukan melalui pembahasan Indikator Demokrasi Indonesia (IDI) yang melibatkan pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, lembaga pengawasan, serta instansi terkait.

Pembahasan IDI digelar di Ruang Rapat Suranadi, Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis 13 Agustus 2026. Forum tersebut menghadirkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB Syapirin sebagai narasumber.

Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Asisten I Setda Lombok Barat H. Saeful Ahkam, Kepala Kesbangpol Lombok Barat, jajaran Bawaslu dan KPU, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lombok Barat.

Asisten I Setda Lombok Barat H. Saeful Ahkam mengatakan, penguatan demokrasi tidak dapat dibebankan kepada satu institusi. Menurutnya, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kerja bersama seluruh unsur yang memiliki peran dalam kehidupan politik dan pemerintahan daerah.

“Pengukuran demokrasi bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah, penyelenggara pemilu, lembaga pengawasan, dan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembahasan IDI harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola demokrasi secara berkelanjutan. Data dan indikator yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi NTB Syapirin menjelaskan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia merupakan instrumen resmi untuk menggambarkan perkembangan demokrasi melalui sejumlah indikator yang terukur.

Menurut Syapirin, terdapat tiga aspek utama yang menjadi perhatian dalam pengukuran demokrasi, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.

Aspek kebebasan mencakup sejumlah hal fundamental, seperti kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul dan berserikat, kebebasan berkeyakinan, serta perlindungan masyarakat dari tindakan diskriminatif.

Sementara aspek kesetaraan berkaitan dengan pemenuhan hak politik warga, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, partisipasi politik, kesetaraan gender, hingga kesempatan memperoleh pelayanan dasar secara adil.

Adapun kapasitas lembaga demokrasi mencakup bagaimana lembaga legislatif dan yudikatif menjalankan fungsinya, penyelenggaraan pemilu secara bebas dan adil, serta peran partai politik dalam menjalankan fungsi-fungsi demokrasi.

Syapirin menekankan bahwa pemahaman terhadap indikator tersebut menjadi penting bagi pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya. Dengan pemahaman yang sama, penguatan demokrasi tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi dapat diarahkan menjadi program yang memiliki ukuran dan sasaran yang jelas.

“Indikator-indikator demokrasi ini penting dipahami bersama agar upaya peningkatan kualitas demokrasi dapat dilakukan secara terukur dan berkelanjutan,” katanya menegaskan.

Pemkab Lombok Barat selanjutnya mendorong hasil pembahasan IDI menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor. Langkah itu dinilai penting agar kebijakan pemerintah, pelaksanaan pemilu, fungsi pengawasan, serta partisipasi masyarakat dapat berjalan dalam arah yang saling mendukung.

Bagi Lombok Barat, demokrasi yang berkualitas bukan hanya tercermin dari terselenggaranya pemilu, tetapi juga dari terjaminnya kebebasan warga, kesetaraan hak, serta kuatnya lembaga-lembaga demokrasi dalam menjalankan tugasnya.

“Karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat agar kehidupan demokrasi di Lombok Barat semakin sehat dan berkualitas,” ucapnya.

Melalui forum tersebut, Pemkab Lombok Barat berharap pengukuran IDI dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi demokrasi daerah sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penguatan koordinasi antarlembaga pun menjadi langkah strategis untuk memastikan demokrasi tidak sekadar diukur melalui angka indeks, tetapi benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat. “Ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk terus memperbaiki kualitas demokrasi di daerah,” katanya mengakhiri.