Abdul Hadi Ungkap 124 Titik Program Infrastruktur NTB 2026 untuk Warga

RRI.CO.ID, Mataram — Pembangunan infrastruktur dasar di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap sanitasi, air bersih, konektivitas antarwilayah, hingga fasilitas sanitasi di lembaga pendidikan keagamaan.

Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II, H. Abdul Hadi menyampaikan bahwa pada 2026 terdapat 124 titik program yang masuk dalam lingkup Direktorat Cipta Karya melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB.

Program tersebut tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dengan sasaran penerima manfaat serta tenaga kerja yang cukup besar.

Abdul Hadi menjelaskan, salah satu program yang dialokasikan adalah Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS). Di Pulau Lombok terdapat 23 desa yang mendapatkan program tersebut dengan cakupan penerima manfaat antara 506 hingga 1.000 kepala keluarga.

Sementara di Pulau Sumbawa, SANIMAS menjangkau 14 desa dengan jumlah penerima manfaat berkisar 308 hingga 700 kepala keluarga. Program ini sekaligus menyerap sekitar 1.628 pekerja.

"Program SANIMAS menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan sanitasi masyarakat, terutama di kawasan yang masih membutuhkan peningkatan sarana sanitasi dasar," ujar Abdul Hadi. Rabu 12 Agustus 2026.

Selain SANIMAS, pemerintah juga mengalokasikan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Untuk Pulau Lombok, program tersebut mencakup 19 desa dengan sekitar 2.000 kepala keluarga sebagai penerima manfaat.

Sedangkan di Pulau Sumbawa, PAMSIMAS tersebar di 12 desa dengan sekitar 1.500 kepala keluarga penerima manfaat. Dari pelaksanaan program ini, tercatat sebanyak 465 pekerja terlibat.

Menurut Abdul Hadi, pembangunan infrastruktur dasar tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memberikan dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

"Air minum yang layak dan sanitasi yang memadai merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, program seperti PAMSIMAS dan SANIMAS harus benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan warga," katanya menegaskan.

Program lainnya adalah Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Di Pulau Lombok, terdapat 23 titik kegiatan yang mencakup 46 desa. Sementara di Pulau Sumbawa terdapat 12 titik yang menjangkau 24 desa.

Pelaksanaan PISEW tersebut diperkirakan melibatkan sekitar 500 pekerja. Program ini diarahkan untuk memperkuat infrastruktur yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan perdesaan.

"PISEW memiliki posisi strategis karena pembangunan infrastrukturnya menyentuh kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi di wilayah perdesaan," ucapnya.

Tidak berhenti pada infrastruktur masyarakat umum, program Direktorat Cipta Karya juga mencakup sanitasi untuk Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK).

Di Pulau Lombok, sanitasi LPK dialokasikan untuk 14 pondok pesantren dengan total sekitar 4.200 santri penerima manfaat. Sedangkan di Pulau Sumbawa, program tersebut menyasar 7 pondok pesantren dengan sekitar 2.100 santri penerima manfaat.

Secara keseluruhan, data program Direktorat Cipta Karya melalui BPBPK NTB pada 2026 mencatat 79 titik di Pulau Lombok dan 45 titik di Pulau Sumbawa, sehingga totalnya mencapai 124 titik program.

Abdul Hadi menilai pemerataan pembangunan antara Lombok dan Sumbawa menjadi hal penting agar manfaat pembangunan infrastruktur tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu saja.

"Yang paling penting adalah memastikan program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah titik pembangunan, tetapi dari manfaat yang diterima masyarakat setelah infrastruktur tersebut berfungsi.

"Jangan sampai pembangunan berhenti pada angka dan pekerjaan fisik. Ukuran keberhasilannya adalah ketika masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya," katanya mengakhiri.