Komisi VII DPR RI Serap Aspirasi Pengembangan Pariwisata Tiga Gili dan UMKM

RRI.CO.ID, Lombok Utara - Komisi VII DPR RI menyerap langsung aspirasi masyarakat dan pelaku pariwisata di Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, dalam Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, Senin 10 Agustus 2026. Kunjungan tersebut mengangkat tema “Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Gili Meno: Pemenuhan Infrastruktur Dasar, Peningkatan Daya Saing UMKM Kreatif, Standardisasi Mutu, dan Perluasan Publikasi Pariwisata.”

Tim kunjungan kerja dipimpin Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo bersama Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay dan sejumlah anggota Komisi VII DPR RI.

Dalam forum tersebut, Komisi VII DPR RI membuka ruang bagi pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, UMKM, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan wisata Gili Meno dan Tiga Gili secara umum.

Ketua Tim Kunker Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo mengatakan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi Komisi VII untuk mendengar secara langsung aspirasi yang berkembang di Gili Meno.

Berbagai masukan yang dihimpun selama kunjungan akan menjadi bahan pembahasan dan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Yang kami lakukan hari ini adalah menyerap aspirasi. Apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan di Gili Meno akan kami bawa menjadi bahan untuk dibahas lebih lanjut,” ujarnya.

Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahdi Syamsuri menyampaikan, secara garis besar terdapat dua persoalan utama yang masih menjadi tantangan pemerintah dalam pengembangan pariwisata di kawasan Tiga Gili, yakni persoalan sampah dan ketersediaan air bersih.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan kawasan wisata dan kenyamanan wisatawan.

“Secara garis besar ada dua hal yang menjadi tantangan kita di Tiga Gili, yaitu sampah dan ketersediaan air bersih, khususnya di Gili Meno,” kata Kusmalahdi.

Ia menilai penyelesaian kedua persoalan tersebut membutuhkan sinergi lintas sektor, baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Selain infrastruktur dasar, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga menyampaikan potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat sektor pariwisata.

Kusmalahdi mengatakan Lombok Utara memiliki beragam komoditas perkebunan yang berpotensi dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif, di antaranya kakao, kopi, mete dan kelapa.

Pemerintah daerah, kata dia, selama ini telah melakukan berbagai pelatihan kepada masyarakat, termasuk pelatihan pengolahan produk mete.

Namun, pengembangan UMKM masih menghadapi kendala, terutama dari sisi kemasan dan standardisasi produk.

“Kemasan kita masih sangat sederhana sehingga belum memenuhi standar untuk masuk ke ritel-ritel modern,” jelasnya.

Padahal, sejumlah komoditas asal Lombok Utara telah memiliki pasar hingga luar daerah bahkan ekspor. Karena itu, peningkatan kualitas produk dan kemasan dinilai penting agar nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati masyarakat lokal.

Kusmalahdi berharap kunjungan Komisi VII DPR RI dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, terutama dalam dukungan kebijakan dan penganggaran.

Ia juga mendorong agar Tiga Gili dikembangkan sebagai kawasan wisata eksklusif yang tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan kunjungan reses ke Gili Meno dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai perkembangan pariwisata, termasuk kunjungan wisatawan mancanegara, program kerja, penganggaran hingga regulasi yang dibutuhkan.

Menurutnya, Gili Meno, Gili Air dan Gili Trawangan memiliki potensi besar karena menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan mancanegara.

“Potensinya sangat besar dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Saleh mengatakan, tren kunjungan wisatawan mancanegara ke kawasan Tiga Gili terus menunjukkan perkembangan positif. Bahkan, secara keseluruhan kunjungan wisatawan disebut telah mendekati satu juta orang dalam setahun.

Ia menilai tingginya potensi tersebut harus diikuti dengan pembenahan secara berkelanjutan.

“Pariwisata itu harus progresif, berkembang dan dinamis. Kalau pariwisata itu-itu saja, wisatawan yang datang sekali bisa saja tidak datang lagi. Karena itu tentu harus ada perbaikan-perbaikan,” katanya.

Saleh menegaskan, pengembangan pariwisata tidak semata-mata bertujuan meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga memastikan sektor tersebut mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.

Aspirasi yang dihimpun dalam kunjungan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan Komisi VII DPR RI untuk dibawa dalam pembahasan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Kegiatan tersebut turut melibatkan Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Standardisasi Nasional (BSN), RRI, TVRI, ANTARA, Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara hingga ITDC.