RRI.CO.ID, Mataram – Pemerintah Kota Mataram berhasil menciptakan ruang fiskal baru dengan menghemat anggaran bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas hingga sekitar Rp3 miliar sejak kebijakan efisiensi diberlakukan pada Maret 2026.

Penghematan tersebut diperoleh melalui pembatasan penggunaan kendaraan dinas oleh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) maupun aparatur sipil negara (ASN), sebagai bagian dari strategi menjaga kesehatan fiskal daerah hingga pembahasan APBD Perubahan 2026.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, mengatakan kebijakan efisiensi itu masih akan terus diterapkan karena memberikan dampak signifikan terhadap belanja daerah.

"Efisiensi BBM kita dapatkan sampai nanti pembahasan APBD Perubahan. Sekitar Rp3 miliar yang berhasil kita hemat," ujarnya, Jumat 7 Agustus 2026.

Menurutnya, berkurangnya intensitas penggunaan kendaraan dinas roda dua maupun roda empat menjadi faktor utama menurunnya konsumsi BBM di lingkungan pemerintah kota.

Dana hasil penghematan tersebut tidak akan mengendap, melainkan dialihkan untuk membiayai program-program yang dinilai lebih mendesak dan belum terpenuhi kebutuhan anggarannya.

"Anggaran yang dihemat akan digunakan untuk belanja yang lebih prioritas dan memang masih membutuhkan dukungan anggaran," kata Alwan.

Langkah ini dinilai menjadi bentuk penyesuaian belanja agar kemampuan fiskal daerah tetap mampu menjawab kebutuhan pembangunan yang lebih strategis.

Meski melakukan penghematan di berbagai pos belanja sejak Maret 2026, Pemkot Mataram memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Karena itu, anggaran BBM untuk armada pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kendaraan operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tidak ikut dipangkas.

"Belanja yang berkaitan dengan pelayanan publik tetap menjadi prioritas sehingga tidak dilakukan pemangkasan," kata Alwan menegaskan.