RRI.CO.ID, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menerapkan langkah efisiensi belanja operasional organisasi perangkat daerah (OPD) menyusul belum diterimanya dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Meski demikian, program yang langsung menyentuh masyarakat dipastikan tetap menjadi prioritas dan tidak akan dikurangi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025, NTB memiliki alokasi hak DBH sekitar Rp616 miliar yang berasal dari penerimaan sumber daya alam. Namun hingga kini dana tersebut belum ditransfer ke kas daerah.

"Yang sudah ada baru pemberitahuan melalui PMK bahwa NTB memiliki hak sekitar Rp616 miliar. Namun sampai sekarang dana itu belum ditransfer," ujar Baiq Nelly.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, penyaluran DBH diperkirakan dilakukan menjelang akhir tahun. Kondisi tersebut dinilai kurang efektif untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan pada tahun anggaran berjalan karena waktu penggunaannya sangat terbatas.

Menurutnya, pemerintah daerah juga belum mengetahui besaran dana yang akan dicairkan, apakah seluruhnya atau hanya sebagian. Karena itu, Pemprov NTB tidak dapat menggantungkan pelaksanaan program pembangunan pada dana tersebut.

Sebagai langkah antisipasi, Bappeda mengimbau seluruh OPD menahan belanja yang bersifat operasional dan melakukan efisiensi internal.

"Kami meminta OPD lebih menahan diri dalam melaksanakan belanja. Efisiensi dilakukan pada kegiatan operasional perkantoran, bukan pada program yang menyentuh masyarakat," katanya.

Nelly menegaskan alokasi anggaran untuk program prioritas tetap dipertahankan, termasuk Program Desa Berdaya dan berbagai kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem yang telah dialokasikan dalam APBD.

"Program untuk masyarakat tetap kami jalankan. Yang diefisienkan adalah belanja operasional di lingkungan OPD," ujarnya.

Di sisi lain, Pemprov NTB juga menyiapkan langkah alternatif untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya melalui revisi regulasi pajak dan retribusi daerah guna membuka sumber-sumber pendapatan baru.

Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor yang selama ini menjadi kontributor terbesar PAD NTB.

"Berdasarkan data di Bappenda, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan masih perlu ditingkatkan. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama karena pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan," kata Nelly.

Ia berharap meningkatnya kesadaran masyarakat membayar pajak tepat waktu dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah sehingga pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.

Meski menghadapi tekanan fiskal akibat belum cairnya DBH dan kebijakan efisiensi anggaran, Nelly memastikan pemerintah tetap berkomitmen melaksanakan program-program unggulan, seperti Desa Berdaya dan penguatan konektivitas wilayah, meskipun dengan penyesuaian anggaran.

"Kami tetap optimistis pembangunan berjalan. Karena itu kami menyiapkan plan B, yakni meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah agar program prioritas tetap dapat terlaksana," pungkasnya.