RRI.CO.ID, Bima - Pemerintah Kabupaten Bima menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, efektif dan akuntabel.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui keikutsertaan jajaran Pemkab Bima dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah se-NTB.
Rakor tersebut berlangsung di Graha Bakti Praja Conference Center, Mataram, dan diikuti para kepala daerah serta perangkat daerah terkait dari seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.
Kegiatan ini menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Bupati Bima Ady Mahyudi hadir bersama Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy, Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari, S.IP., Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Adel Linggi Ardi, SE., Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, SE., Kepala Bapenda Budiharta, SE., Kepala Dinas PUPR Taufik, ST., MT., Kepala Dinas Kesehatan Hj. Nurul Wahyuti, SE., MM., serta para pejabat eselon III dari Dinas Dikbudpora dan Bappeda.
Bupati Bima menyampaikan bahwa keikutsertaan Pemkab Bima dalam Rakor merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Menurutnya, pemerintahan yang baik tidak hanya ditandai dengan keberhasilan melaksanakan program pembangunan, tetapi juga harus didukung sistem pengelolaan pemerintahan yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan.
"Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bima dalam Rakor tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan akuntabel," ujar Ady Mahyudi.
Ia menjelaskan, penguatan tata kelola pemerintahan harus diarahkan pada pembangunan sistem yang mampu mengidentifikasi sekaligus mengendalikan berbagai risiko sejak dini.
Dengan sistem pengendalian yang kuat, kata Bupati, setiap kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah diharapkan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Bupati menegaskan, pencegahan korupsi tidak semata-mata dilakukan melalui penindakan setelah terjadi pelanggaran, tetapi harus dimulai dari pembenahan sistem pemerintahan.
Karena itu, penguatan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengawasan internal hingga manajemen risiko menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan daerah yang berintegritas.
"Penguatan tata kelola pemerintahan dititikberatkan pada upaya membangun sistem yang mampu mengidentifikasi dan mengendalikan risiko sejak awal," katanya.
Oleh karena itu, kata Ady Mahyudi setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Pemkab Bima juga menyatakan siap menindaklanjuti hasil Rakor dan komitmen bersama yang telah dibangun dalam forum tersebut.
"Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan secara transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," ucapnya menegaskan.
Rakor di Mataram tersebut menghadirkan sejumlah pejabat pusat sebagai narasumber. Di antaranya Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Raden Ari Widianto, serta Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Setya Nugraha.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah di NTB diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan membangun sistem pemerintahan yang mampu mencegah potensi korupsi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bima, penguatan tata kelola tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....