RRI.CO.ID, Mataram – Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang paruh pertama 2026 berada di kisaran 110 hingga 112. Angka tersebut sudah berada di atas batas ideal 100, namun masih di bawah target nasional yang dipatok mencapai 120.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, Muslim, mengatakan capaian NTN nelayan NTB memang terus membaik dibandingkan beberapa tahun lalu. Namun, peningkatan itu dinilai belum cukup karena sektor kelautan dan perikanan masih menghadapi berbagai persoalan struktural.

"Kalau dulu NTN masih di kisaran 90-an, sekarang sudah di atas 100. Tetapi kalau target nasional 120, tentu masih perlu kita dorong," kata Muslim kepada RRI, Senin, 3 Agustus 2026.

Menurut dia, pendekatan pembangunan sektor kelautan berbeda dengan sektor pertanian. Petani selama ini memperoleh berbagai bentuk dukungan pemerintah, mulai dari subsidi pupuk, benih, hingga jaminan pembelian hasil panen melalui Bulog. Sementara nelayan belum menikmati skema perlindungan yang serupa.

"Nelayan masih menghadapi kesulitan memperoleh BBM, bantuan perahu juga terbatas. Ketika hasil tangkapan melimpah, belum ada mekanisme yang menjamin hasil tangkapannya terserap dengan baik," ujarnya.

Muslim menilai kondisi tersebut membuat kesejahteraan nelayan sangat bergantung pada fluktuasi hasil tangkapan dan harga pasar. Berbeda dengan sektor pertanian yang telah memiliki instrumen perlindungan lebih kuat dari pemerintah.

Untuk meningkatkan pendapatan nelayan, DKP NTB telah menyiapkan sejumlah langkah. Salah satunya memperluas akses nelayan terhadap BBM bersubsidi agar biaya operasional melaut dapat ditekan.

Selain itu, pemerintah mendorong diversifikasi produk hasil perikanan agar tidak hanya dijual dalam bentuk segar. Pengolahan hasil tangkapan diharapkan mampu memberikan nilai tambah sekaligus memperpanjang masa simpan produk.

DKP juga memperkuat literasi keuangan bagi masyarakat pesisir. Menurut Muslim, nelayan memiliki karakteristik pendapatan yang berbeda karena hanya bisa melaut sekitar tujuh hingga delapan bulan dalam setahun. Pada musim barat, aktivitas melaut umumnya berkurang sehingga diperlukan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

"Saat musim barat mereka tidak bisa melaut secara optimal. Karena itu penguatan literasi keuangan menjadi penting agar pendapatan saat musim ikan bisa dikelola untuk memenuhi kebutuhan pada musim paceklik," katanya.

Muslim optimistis keberadaan Koperasi Nelayan Merah Putih akan membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Melalui koperasi tersebut, hasil tangkapan yang belum terjual dapat disimpan atau diolah sehingga tidak langsung dilepas ke pasar dengan harga rendah.

Selain itu, Kampung Nelayan Merah Putih juga dirancang menyediakan berbagai layanan pendukung seperti distribusi BBM, bengkel mesin kapal, hingga fasilitas penunjang aktivitas nelayan.

Dalam waktu dekat, pemerintah pusat juga tengah memperkenalkan penggunaan bahan bakar B50 bagi kapal-kapal berukuran di atas 30 Gross Ton (GT). Kebijakan itu diharapkan dapat menekan biaya operasional kapal yang selama ini menggunakan solar industri.

"Tahun ini juga akan ada bantuan kapal dari pemerintah pusat untuk beberapa lokasi. Kami berharap berbagai program ini bisa meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong kenaikan Nilai Tukar Nelayan di NTB," ujar Muslim.