RRI.CO.ID, Lombok Utara - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai mengarahkan program pelatihan kerja tidak hanya untuk mencetak pekerja siap pakai, tetapi juga mendorong masyarakat memiliki kemampuan membuka usaha secara mandiri. Melalui Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Naker-PMPTSP), pemerintah daerah menggelar delapan paket pelatihan kerja sepanjang 2026.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja lokal.

Kepala Dinas Naker-PMPTSP KLU, Evi Winarni, mengatakan orientasi utama pelatihan adalah membangun kemampuan dasar masyarakat agar memiliki keahlian yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha.

Menurutnya, empat paket pelatihan yang berasal dari APBN secara khusus diarahkan untuk membentuk Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Sementara empat paket lainnya yang bersumber dari APBD juga memiliki sasaran serupa, dengan tambahan penyesuaian terhadap kebutuhan sektor industri di daerah.

“Tujuan akhirnya bukan hanya peserta mendapatkan pekerjaan, tetapi juga bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan usaha sendiri,” katanya, Kamis 30 Juli 2026.

Sejumlah bidang pelatihan yang diberikan kepada masyarakat antara lain tata rias, menjahit, pertukangan kayu, hingga berbagai keterampilan yang mendukung sektor pariwisata. Pemerintah daerah berharap keterampilan tersebut dapat menjadi modal awal bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Untuk pelatihan pertukangan kayu, misalnya, pemerintah tidak ingin berhenti pada kemampuan teknis dasar. Peserta yang telah mengikuti pelatihan akan kembali mendapatkan penguatan agar mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

“Nantinya akan ada peningkatan kemampuan, mulai dari desain produk sampai pemasaran secara digital. Jadi peserta tidak hanya bisa membuat, tetapi juga tahu cara menjual hasil produksinya,” terang Evi.

Meski mendorong lahirnya wirausaha baru, pemerintah daerah saat ini belum menyiapkan skema bantuan modal berupa uang tunai bagi para lulusan pelatihan. Fokus program masih diarahkan pada penguatan kompetensi, keterampilan, serta kesiapan masyarakat dalam menjalankan usaha.

Namun demikian, sejumlah pelatihan yang bersumber dari APBD telah dilengkapi dengan bantuan sarana dan peralatan pendukung agar peserta memiliki fasilitas awal untuk mempraktikkan keterampilan yang diperoleh.

Evi menegaskan, efektivitas pelatihan menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Karena itu, jumlah peserta setiap kelas dibatasi maksimal 16 orang agar proses pembelajaran berjalan optimal dan instruktur dapat memberikan pendampingan secara lebih intensif.