RRI.CO.ID, Lombok Utara– Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memperkuat sektor pertanian mulai membuahkan hasil. Di tengah keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah berhasil mengamankan bantuan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi senilai lebih dari Rp7,9 miliar dari pemerintah pusat melalui Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Nusa Tenggara Barat.

Bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan ketersediaan air irigasi bagi puluhan kelompok tani yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara. Infrastruktur yang dibangun diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Lombok Utara, Tresnahadi, mengatakan keberhasilan memperoleh bantuan tersebut tidak lepas dari komunikasi intensif yang dilakukan pemerintah daerah dengan kementerian terkait serta BPLIP NTB.

Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah mendorong pemerintah mencari berbagai peluang pendanaan dari pemerintah pusat agar pembangunan sektor pertanian tetap berjalan.

"Karena anggaran APBD kita sangat terbatas, kami melakukan komunikasi aktif dengan pemerintah pusat dan BPLIP NTB. Alhamdulillah, untuk sementara ini kami berhasil memperoleh tiga program bantuan irigasi," katanya, Selasa 28 Juli 2026.

Program pertama berupa rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang akan diberikan kepada 40 kelompok tani. Setiap kelompok memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp100 juta sehingga total bantuan mencapai Rp4 miliar.

Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan program irigasi perpompaan bagi 23 kelompok tani dengan nilai Rp134 juta per kelompok atau sekitar Rp3,08 miliar. Program ini ditujukan untuk mengairi lahan pertanian yang berada pada elevasi lebih tinggi dibandingkan sumber air sehingga selama ini sulit mendapatkan pasokan irigasi secara optimal.

Program ketiga adalah pembangunan irigasi perpipaan yang diperuntukkan bagi 11 kelompok tani. Setiap kelompok memperoleh bantuan sebesar Rp94 juta dengan total anggaran sekitar Rp1,03 miliar.

Tresnahadi menjelaskan seluruh pekerjaan akan dilaksanakan melalui mekanisme swakelola oleh kelompok tani penerima manfaat. Dengan sistem tersebut, kelompok tani tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pembangunan infrastruktur.

"Semua bantuan dari pusat menggunakan sistem swakelola. Kelompok tani yang mengerjakan sendiri pembangunan irigasinya, sedangkan dinas berperan sebagai fasilitator," jelasnya.

Ia berharap keberadaan infrastruktur tersebut mampu meningkatkan luas layanan irigasi, menjaga ketersediaan air pada musim kemarau, serta mendorong peningkatan hasil produksi pertanian di Kabupaten Lombok Utara.