RRI.CO.ID, Lombok Utara – Prediksi berlanjutnya musim kering di Nusa Tenggara Barat hingga tahun 2027 mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara memperkuat langkah kesiapsiagaan. Selain memperbarui data wilayah rawan, BPBD juga memastikan pelayanan distribusi air bersih tetap menjadi prioritas apabila dampak kekeringan meluas.

Kepala BPBD Lombok Utara Muhamad Zaldi Rahadian mengatakan, proses pendataan saat ini melibatkan seluruh kecamatan guna memperoleh gambaran terbaru mengenai kondisi masyarakat yang berpotensi mengalami krisis air bersih.

Menurutnya, pemetaan tersebut akan menentukan strategi penanganan selama musim kemarau, termasuk penempatan armada distribusi air bersih di wilayah yang paling membutuhkan.

"Data tahun 2025 sudah kami miliki sebagai pembanding. Mudah-mudahan jumlah titik kekeringan berkurang. Namun jika justru bertambah, pelayanan distribusi air bersih akan tetap kami lakukan," ujarnya, Kamis 30 Juli 2026.

Pada tahun 2025, tercatat sekitar 90 dusun di Kabupaten Lombok Utara terdampak kekeringan. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk memperkuat upaya mitigasi menghadapi musim kemarau berikutnya.

BPBD saat ini masih mengandalkan dua armada mobil tangki air dalam pelayanan distribusi kepada masyarakat. Keterbatasan armada tersebut ditopang melalui kolaborasi dengan PMI dan Bank NTB Syariah yang turut membantu penyaluran air bersih di lapangan.

Di sisi lain, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah terus dilakukan agar data kawasan rawan kekeringan selalu diperbarui.

"Sebab, sejumlah wilayah yang sebelumnya masuk kategori rawan kini telah mendapatkan layanan air bersih sehingga penanganan dapat lebih difokuskan pada daerah yang masih mengalami keterbatasan akses," pungkasnya.

Dengan langkah tersebut, Zaldi berharap upaya mitigasi kekeringan dapat berjalan lebih efektif serta mampu mengurangi dampak krisis air bersih terhadap aktivitas dan kehidupan masyarakat selama musim kemarau.