17 Desa dan 63 Dusun Krisis Air Bersih, BPBD Lobar Naikkan Status Tanggap Darurat

RRI.CO.ID, Lombok Barat — Kekeringan yang semakin meluas mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menaikkan status penanganan dari siaga menjadi tanggap darurat kekeringan. Kebijakan itu diambil setelah dampak kemarau meluas ke enam kecamatan dengan sedikitnya 17 desa dan 63 dusun terdampak.

Kepala Bidang Darurat dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat, Toni Hidayat, mengatakan perubahan status tersebut dilakukan karena kondisi di lapangan terus berkembang dan kebutuhan air bersih masyarakat semakin tinggi.

"Pertimbangannya karena dampak kekeringan semakin meluas. Saat ini sudah ada enam kecamatan, 17 desa dan 63 dusun yang terdampak," ujar Toni, Selasa 8 September 2026.

Menurutnya, status siaga yang diberlakukan sejak 23 Juni hingga 31 Agustus 2026 telah berakhir. Dengan melihat perkembangan kondisi kekeringan, pemerintah daerah menilai diperlukan langkah penanganan yang lebih maksimal melalui status tanggap darurat.

Toni mengatakan peningkatan status juga berkaitan dengan proyeksi musim kemarau yang masih berpotensi berlangsung hingga beberapa bulan ke depan.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang dibahas dalam rapat koordinasi pada Jumat, 4 September 2026, puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada awal September hingga Oktober. Kondisi tersebut bahkan berpotensi berlanjut sampai November.

"BMKG menyampaikan puncaknya memang sekitar awal September sampai Oktober, tetapi ada kemungkinan kondisi ini berlangsung sampai November," katanya menegaskan.

Dengan status tanggap darurat, BPBD Lombok Barat berharap pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan air bersih dapat ditingkatkan. Salah satu dukungan yang diharapkan adalah penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperkuat operasional penanganan bencana.

"Kalau statusnya tanggap darurat, BTT bisa digunakan untuk mendukung operasional. Selama ini penyaluran air kita lakukan secara mandiri bersama para mitra," ucapnya.

Toni mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang selama ini ikut membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Menurut dia, keterlibatan mitra menjadi bagian penting karena permintaan air terus meningkat.

Laporan dari desa juga menunjukkan kebutuhan distribusi air masih tinggi. Sejumlah wilayah bahkan kembali mengajukan permintaan air bersih dalam waktu relatif singkat karena persediaan warga cepat habis.

"Kadang permintaan bisa sampai dua hari sekali untuk masing-masing dusun melalui desa dan kecamatan," katanya.

Untuk menjaga pelayanan tetap berjalan, BPBD bersama pihak terkait telah menyusun jadwal distribusi. Penyaluran air ditargetkan dapat dilakukan hingga tiga kali dalam sepekan pada dusun-dusun yang mengalami dampak kekeringan.

"Jadwal sudah kita buat dan kita maksimalkan tiga kali dalam satu minggu untuk masing-masing dusun yang terdampak," ujar Toni.

Hingga 8 September 2026, distribusi air bersih yang dilakukan secara mandiri bersama sejumlah mitra telah mencapai sekitar 8.733 liter, dengan hampir 174 tangki air disalurkan ke berbagai dusun terdampak.

Distribusi tersebut melibatkan sejumlah pihak, antara lain Perumda Air Minum Giri Menang (PTAM Giri Menang), Bank NTB Syariah, Palang Merah Indonesia (PMI), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), PPKPU serta Balai Wilayah Sungai (BWS).

Namun, Toni menjelaskan, dukungan BWS kini semakin diarahkan untuk menangani dampak kekeringan pada sektor pertanian, khususnya persawahan yang terdampak kekurangan air.

"Untuk BWS sekarang sudah meluas penanganannya karena fokusnya juga pada kekeringan persawahan para petani," katanya mengakhiri.