RRI.CO.ID, Lombok Utara – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara mulai melakukan pemutakhiran data wilayah rawan kekeringan sebagai langkah awal menghadapi potensi musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga 2027. Pendataan dilakukan di seluruh kecamatan untuk memastikan kondisi terkini sekaligus menyusun langkah penanganan yang lebih tepat sasaran.

Kepala BPBD Lombok Utara, Muhamad Zaldi Rahadian, mengatakan proses pendataan menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi bencana hidrometeorologi, terutama setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi ancaman kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan.

Menurut Zaldi, BPBD saat ini menggunakan data titik kekeringan tahun 2025 sebagai acuan awal. Dari data tersebut tercatat lebih dari 90 dusun mengalami krisis air bersih selama musim kemarau.

"Harapan kami tentu jumlah titik kekeringan dapat berkurang. Namun apabila hasil pendataan menunjukkan adanya penambahan wilayah terdampak, distribusi air bersih akan tetap kami lakukan," ujarnya, Kamis 30 Juli 2026.

Ia menjelaskan, distribusi air bersih masih menjadi solusi utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah yang belum memiliki akses air bersih memadai selama musim kemarau.

Dalam pelaksanaannya, BPBD mengoperasikan dua unit mobil tangki air yang masih aktif melayani masyarakat. Upaya tersebut juga diperkuat dengan dukungan Palang Merah Indonesia (PMI) serta Bank NTB Syariah yang selama ini turut membantu penyaluran air bersih ke sejumlah wilayah terdampak.

Selain melakukan pendataan lapangan, Zaldi sebut BPBD juga terus berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah teknis guna memperbarui informasi mengenai kawasan yang kini telah mendapatkan layanan jaringan air bersih.

"Langkah tersebut dilakukan agar penanganan difokuskan pada wilayah yang benar-benar masih mengalami kesulitan memperoleh air," jelasnya.

Zaldi berharap pembaruan data ini dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan sekaligus mempercepat respons apabila dampak kekeringan meningkat pada musim kemarau mendatang.