RRI.CO.ID, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat penyusunan kebijakan berbasis data dan bukti ilmiah untuk menghadapi ancaman kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Langkah ini diharapkan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap tantangan pembangunan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Dialog Kebijakan dan Lokakarya Penulisan Policy Brief di Mataram, Selasa, 28 Juli 2026. Kegiatan itu melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, analis kebijakan, dan mitra pembangunan.

Sekretaris Daerah NTB Abul Chair mengatakan kebijakan publik tidak bisa lagi disusun berdasarkan asumsi. Menurut dia, setiap keputusan harus didukung data yang valid, analisis yang kuat, serta memahami akar persoalan.

"Policy brief menjadi penting karena mampu menyajikan persoalan, pilihan kebijakan, dan rekomendasi secara ringkas sehingga memudahkan pengambil keputusan," kata Abul.

Ia menilai pendekatan berbasis bukti dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari kemiskinan, stunting, hingga perubahan iklim.

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Noudy R.P. Tandean, mengatakan perubahan iklim menjadi tantangan serius bagi wilayah pesisir di Indonesia. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan yang berbasis data dan kajian ilmiah.

Menurut Noudy, laju kenaikan muka air laut di Indonesia berkisar 8–12 milimeter per tahun. Di NTB, kenaikan muka air laut tercatat sekitar 3,5 milimeter per tahun di Lombok Utara dan 6,5 milimeter per tahun di Lombok Selatan.

Ia mengingatkan dampak kenaikan muka air laut dapat memicu abrasi, banjir rob, intrusi air laut, hilangnya lahan produktif, hingga meningkatnya kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

"Kawasan strategis seperti Senggigi, Gili Trawangan, dan Gili Meno harus dipersiapkan agar lebih tangguh menghadapi dampak perubahan iklim," ujarnya.

Noudy menambahkan, BSKDN sedang mengembangkan Policy Hub, platform yang mengintegrasikan data dan rekomendasi kebijakan untuk mendukung pengambilan keputusan di tingkat pusat maupun daerah.

Sementara itu, Provincial Lead Program SKALA NTB Anja Kusuma mengatakan pihaknya terus memperkuat kapasitas analis kebijakan di NTB. Sebanyak 15 policy brief yang disusun peserta pelatihan tahun 2024 telah direviu oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dan akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTB sebagai referensi penyusunan kebijakan.

Pada lokakarya kali ini, peserta membahas dua isu utama, yakni kenaikan muka air laut (sea level rise) dan Public Expenditure and Revenue Analysis (PERA). Hasil pembahasan diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat ketahanan daerah menghadapi perubahan iklim.