RRI.CO.ID, Sumbawa — Aktivitas lalu lintas ternak dari Pulau Sumbawa menuju berbagai wilayah di Indonesia mendapat perhatian serius Komisi IV DPR RI. Pengawasan karantina dinilai menjadi salah satu benteng utama untuk memastikan distribusi sapi, kerbau, dan kuda berlangsung aman sekaligus mencegah ancaman penyebaran penyakit hewan.

Perhatian tersebut mengemuka saat Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Satuan Pelayanan (Satpel) Pelabuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Senin 27 Juli 2026. Dalam kunjungan itu, rombongan meninjau langsung pelayanan Badan Karantina Indonesia melalui Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (Karantina NTB).

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk melihat kesiapan sistem pengawasan di salah satu pintu penting pengeluaran ternak dari Pulau Sumbawa yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra peternakan nasional.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menilai keberadaan lembaga karantina memiliki posisi penting dalam menjaga kesehatan hewan yang dilalulintaskan antardaerah.

Menurut dia, pengawasan tidak hanya menyangkut pemeriksaan administratif, tetapi juga harus ditopang pemeriksaan kesehatan dan dukungan laboratorium yang memadai.

"Karantina merupakan garda terdepan dalam menjamin kesehatan ternak yang dilalulintaskan. Pemeriksaan yang didukung fasilitas laboratorium yang memadai menjadi kunci untuk mencegah penyebaran penyakit sekaligus menjaga kelancaran perdagangan ternak antardaerah," kata Johan.

Ia menegaskan, besarnya tanggung jawab yang diemban Badan Karantina Indonesia harus dibarengi penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan fasilitas yang memadai.

Terlebih, Pulau Sumbawa memiliki posisi strategis dalam rantai pasok ternak nasional sehingga sistem pengawasan harus mampu mengikuti tingginya mobilitas hewan antardaerah.

Dalam peninjauan tersebut, Komisi IV DPR RI melihat secara langsung tahapan pelayanan karantina. Proses itu meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan klinis terhadap ternak, pengambilan sampel, hingga pengujian laboratorium sebelum hewan dinyatakan layak untuk dilalulintaskan.

Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTB, Ina Soelistyani, mengatakan Satpel Pelabuhan Badas menjadi salah satu titik penting dalam pengawasan pengeluaran ternak dari Pulau Sumbawa menuju sejumlah daerah di Indonesia.

Untuk menunjang pelayanan tersebut, Karantina NTB telah didukung sejumlah fasilitas, antara lain ruang pelayanan berbasis teknologi informasi, disinfectant gate, loading dock, Instalasi Karantina Hewan (IKH), serta laboratorium yang memiliki fasilitas Polymerase Chain Reaction (PCR).

Fasilitas PCR tersebut juga berperan sebagai salah satu rujukan pengujian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah Nusa Tenggara Barat.

"Seluruh fasilitas tersebut mendukung rangkaian tindakan karantina, mulai dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan klinis, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, hingga penerbitan sertifikat kesehatan hewan sebelum ternak dilalulintaskan," ujar Ina.

Besarnya arus pengiriman ternak dari NTB turut memperlihatkan pentingnya pengawasan tersebut. Berdasarkan data Best Trust Sistem Karantina, sepanjang 2025 tercatat 59.905 ekor ternak dilalulintaskan dari Nusa Tenggara Barat menuju berbagai daerah di Indonesia.

Sementara itu, hingga 27 Juli 2026, jumlah ternak yang telah keluar dari NTB tercatat mencapai 43.235 ekor.

Angka tersebut menunjukkan tingginya aktivitas distribusi ternak dari NTB, terutama menjelang momentum Hari Raya Iduladha yang biasanya diikuti peningkatan kebutuhan hewan kurban di berbagai daerah.

Ina mengatakan tingginya mobilitas ternak harus diimbangi pelayanan karantina yang cepat dan efisien, namun tetap mengedepankan ketelitian dalam setiap tahapan pemeriksaan.

"Kecepatan pelayanan harus berjalan seiring dengan ketelitian pemeriksaan. Hal ini penting agar distribusi ternak tetap lancar, sementara potensi penyebaran penyakit hewan dapat ditekan," katanya menegaskan.

Kunjungan Komisi IV DPR RI ke Pelabuhan Badas menjadi sinyal penting bagi penguatan sistem karantina di wilayah yang memiliki lalu lintas ternak tinggi. Dukungan terhadap sarana prasarana, laboratorium, kelembagaan, dan kapasitas petugas dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan hayati nasional.

Dengan pengawasan yang semakin kuat, Karantina NTB diharapkan tidak hanya mampu menjaga kesehatan hewan, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan serta memperkuat kelancaran perdagangan ternak antardaerah.

"Penguatan sistem karantina merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan hayati sekaligus mendukung ketahanan pangan dan perdagangan ternak nasional," katanya mengakhiri.